Hatta: Gerakan Turunkan Pemerintah, Inkonstitusional!

Jakarta - Menjelang satu tahun pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober 2010, gerakan yang memprotes pemerintah muncul agak nyaring. Bahkan, ada juga gerakan yang ingin menghentikan pemerintahan SBY di tengah jalan. Munculnya gerakan-gerakan ini menimbulkan keprihatinan Hatta Rajasa.

Hatta Rajasa yang selalu membatasi bicara politik, meski dirinya adalah ketua umum DPP PAN, kali ini terusik dengan munculnya gerakan yang ia nilai bisa merusak sistem demokrasi. Seharusnya, kata dia, semua pihak menghormati sistem demokrasi yang sudah susah payah dibangun oleh masyarakat.

"Saya biasanya tidak banyak bicara politik. Tapi munculnya gerakan-gerakan ini mengusik saya dan saya prihatin," kata Hatta yang kini menjabat Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu II saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa (12/8/2010).

Hatta meminta masyarakat untuk menghormati system building yang sudah dibangun sejak bertahun-tahun dengan bersusah payah.  "Mari kita hormati sistem demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Pada tahun 1998 saya juga menjadi aktivis untuk membangun system building ini," ajak Hatta.

Selanjutnya, Hatta menilai wajar bila ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan SBY-Boediono. "Kalau memang tidak suka, ada mekanismenya. Silakan gunakan mekanisme itu, jangan sampai membuat gerakan menghentikan pemerintahan di tengah jalan," kata dia.

Hatta meminta semua pihak untuk menghormati hasil Pemilu 2009 yang memberikan mandat kepada SBY-Boediono menjalankan pemerintahan selama lima tahun. "Kalau ada gerakan menurunkan pemerintah, itu inkonstitusional," tegas Hatta.

Saat ditanya apakah gerakan yang memprotes pemerintah ini memang sudah dalam kategori yang membahayakan, Hatta tidak mau mengomentarinya. "Tapi, saya prihatin, karena tokoh-tokoh juga sudah ikut berkomentar," ujar dia.

Lantas kelompok apa yang disebut Hatta Rajasa? Hatta tidak mau menuding kelompok tertentu. Namun, seperti telah diberitakan, pada Jumat (8/10/2010) lalu, sejumlah tokoh berkumpul di kantor PP Muhammadiyah. Ada Din Syamsuddin, Jusuf Kalla (JK), Wiranto, Taufiq Kiemas, Sutiyoso, Mahfud MD, Soetrisno Bachir, dan bahkan ada juga Marzuki Alie. Mereka membuat pernyataan yang cukup pedas, meski atas nama pribadi. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan kesimpulan bahwa para tokoh sama-sama sependapat bahwa saat ini telah terjadi krisis kepercayaan. "Problematika bangsa ini adalah krisis kepercayaan. Baik krisis kepercayaan antar rakyat dengan negara, rakyat dengan rakyat, bahkan mungkin krisis di dalam negara sendiri," ujar Din.

JK juga berbicara keras. Menurut JK, masyarakat saat ini mulai kehilangan kepercayaan (trust) kepada pemerintah. "Saya melihat ada disparitas (kesenjangan) kehidupan yang cukup tinggi di negeri ini. Saya melihat masyarakat mulai kehilangan trust kepada pemerintah," ujar JK.

Dua hari setelah pertemuan PP Muhammadiyah, sejumlah elemen mahasiswa menggelar pertemuan di kantor PBNU. Pertemuan ini diberi nama 'Konsolidasi Seruan Aksi: Pemerintah SBY Sudah Gagal'. Pertemuan dihadiri oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PMKRI, HMI MPO, LMND, GIB, dan beberapa organisasi lainnya. Dalam pertemuan itu, mereka bertekad menguatkan  jaringan untuk menggelar aksi pada 20 Oktober 2010 mendatang.

Ketua Umum IMM Ton Abdillah mengatakan, kepemimpinan SBY makin memburuk dalam mengatasi kemiskinan, memberantas korupsi, dan menegakkan keadilan. "Akan diumumkan maklumat Triple 10 sebagai antitesis dari simbol angka 9 yang identik dengan rezim pencitraan SBY-Boediono," kata Ton.

Sekjen GIB Adhie Massardi juga bersuara lantang. "Pemerintah sudah harus diganti. Ganti pemerintahan citra. Tidak bisa tidak pemerintah harus sudah turun sebelum 2014," tegas Adhie di sela-sela pertemuan itu.

Seriuskah gerakan ini?

(asy/nrl)