"Kita akan bentuk tim dari anggota DPR lintas fraksi dan anggotanya yang berasal dari daerah pemilihannya di sana," ujar Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/10/2010).
Selain akan membentuk tim khusus, menurut Marzuki pimpinan DPR juga berencana akan meninjau langsung. Namun waktu tepatnya belum bisa ditetapkan sebab masih harus menunggu tuntasnya tahap tanggap darurat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyinggung dugaan bahwa penyebab banjir adalah aksi penebangan liar, Marzuki mendorong pengusutan secara tuntas. "Inilah dampak ilegal logging yang tidak terkendali itu," kata pria berkacamata ini.
Presiden SBY sejauh ini juga belum menetapkan jadwal meninjau lokasi bencana terkait tahap tanggap darurat yang masih berlangsung. Bantuan uang tunai senilai Rp 2 miliar telah disalurkan ke Wasior untuk keperluan operasi tanggap darurat.
Rasa prihatin juga disampaikan Menlu AS Hillary Clinton dalam surat yang ditujukan kepada Presiden SBY. Hillary mengatakan Pemerintah AS siap memberikan bantuan jika memang dibutuhkan.
Menanggapi pertanyaan itu, Marzuki yang juga Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat, mengatakan tidak semua urusan dalam negeri harus presiden langsung yang turun tangan. Karena menurutnya, sebuah negara itu bekerja sesuai dengan sistem yang ada bagiannya masing-masing.
"Ya urusan dalam negeri kan sudah ada semua bagiannya. Masa presiden semua, itukan sudah ada Menkokesra, ada Menkes, Mensos, ada BNPB juga. Negara ini berkerja dengan sistem, kalau bergantung kepada satu orang kan kacau," kata Marzuki.
(lia/lh)










































