Ruhut: Sebaiknya Komisi VIII DPR Studi Banding ke Gaza

Ruhut: Sebaiknya Komisi VIII DPR Studi Banding ke Gaza

- detikNews
Kamis, 07 Okt 2010 17:31 WIB
Ruhut: Sebaiknya Komisi VIII DPR Studi Banding ke Gaza
Jakarta - Anggota Komisi III DPR menilai rencana kunjungan kerja sejawatnya di Komisi VIII DPR ke Amerika tidak salah. Tapi jauh lebih baik bila studi banding ke jalur Gaza untuk mencari solusi konflik antar agama.

"Mereka memang perlu melihat kerukunan antar agama di AS agar dapat mengatur bagaimana kerukunan beragama di Indonesia," ujar Ruhut sambil tertawa terbahak-bahak, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2010).

Namun demikian, menurut Ruhut, tidak banyak yang bisa dipelajari di Amerika. Menurut Ruhut lebih baik Komisi VIII DPR studi banding ke jalur Gaza untuk mempelajari solusi konflik agama di Jalur Gaza.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk mempelajari kerukunan antar umat beragama yang terusik, seharusnya Komisi VIII perginya ke Israel atau Palestina, di Jalur Gaza," usul politisi nyentrik ini, masih sambil tertawa.

Ruhut berharap anggota Komisi VIII tidak hanya berjalan-jalan di luar negeri saja. Ruhut berharap Komisi VIII cepat mengambil sikap terkait permasalahan kerukunan agama yang akhir ini mengemuka.

"Jangan cuma jalan-jalan, mereka orang yang tahu kerjaannya," imbaunya.

Sebanyak 13 anggota Komisi VIII DPR akan mengikuti kunjungan kerja ini. Anggota DPR akan berada di negara Paman Sam selama 10 hari, dari tanggal  9-16 Oktober 2010.

Semua perwakilan fraksi di Komisi VIII DPR akan mengikuti kunjungan ini. Sebilan Kapoksi plus empat orang pimpinan Komisi tercantum dalam daftar keberangkatan yang disiapkan Setjen DPR.

“Ya kita akan ke AS 9 Oktober nanti, selama satu minggu, sampai tanggal 16 Oktober. Rombongan berjumlah 13 orang, empat orang pimpinan komisi dan sembilan orang Kapoksi," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro, beberapa waktu lalu.
 
Agenda kunjungan kerja tersebut adalah menggali informasi terkait corporate social responbility (CSR)/social security, perlindungan anak-gender, dan praktek multi-pluralitas di AS. Hal ini akan digunakan sebagai bahan bagi Komisi VIII untuk mengoptimalkan kinerjanya.

(van/lh)


Berita Terkait