.webp)
"Menurut saya, evaluasi harus dilakukan. Karena sudah setahun, evaluasi ini untuk melihat prestasi para menteri," kata Anas.
Hal itu dikatakan Anas kepada wartawan usai menghadiri acara Sarasehan Politik DPD Jatim di Hotel Shangrila Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono, Kamis (7/10/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
mempunyai kontrak kinerja selain pakta integritas.
"Berdasarkan kontrak kinerja, presiden harus punya rapor. Dan rapor itu berdasarkan evaluasi," tuturnya.
Oleh sebab itu, Anas menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk melakukan pergantian menteri berdasarkan evaluasi.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Karena, itu otoritas penuh presiden dan hak preogratif presiden serta tidak baik partai memberikan order reshuffle," tegasnya.
Demokrasi Berhasil
Sebelumnya, dalam sambutan, Anas menilai pembangunan demokrasi Indonesia dalam 11 tahun terakhir ini sudah berhasil. Hal ini merupakan sebuah prestasi bangsa Indonesia.
"Pembangunan demokrasi kita dalam 11 tahun terakhir menurut saya secara politik berhasil dan baik untuk sebuah prestasi," Anas.
Anas juga mengibaratkan demokrasi seperti musik tradisional kleningan yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
"Demokrasi itu seperti kleningan bisa dinikmati orang banyak. Kalau demokrasi membikin bising dan tidak bisa dinikmati orang banyak itu menyalahi kodrat," ujarnya.
Acara yang bertema "Visi Demokrasi Untuk Indonesia Sejahtera" ini merupakan penutupan rangkaian kegiatan HUT Partai Demokrat ke-9 yang dilakukan oleh DPD Jatim di mana sebelumnya sudah digelar kegiatan sosial di antaranya bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis serta donor darah.
Sedangkan para undangan yang tampak hadir diantaranya Gubernur Jatim yang juga anggota dewan penasehat Soekarwo, Ketua DPD Jatim Ibnu Hajar, serta salah satu pendiri Partai Demokrat Prof Subur Budi Santoso. Bahkan Ketua DPD Golkar Jatim Marwoto juga tampak hadir.
(ze/lrn)
