"Mereka bagus, tapi anak buahnya tidak cerdas dan tidak tanggap dalam menerapkan kebijakan yang diberikan Gubernur. Sehingga masih kacau dalam pelaksanaannya," ujar Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan saat berbincang dengan detikcom, Kamis (7/10/2010).
Kebijakan dalam bidang sistem transportasi misalnya, (DTKJ) menilai kinerja gubernur dan wakilnya sudah cukup baik. Namun di tingkat bawah, program tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maksudnya dipisah supaya UPT Parkir bisa ikut menyelesaikan masalah kemacetan, tapi yang terjadi UPT malah hanya dijadikan ajang mengeruk uang. Ini bukti bawahannya tidak tanggap menyikapi kebijakan pemimpin," ujar Azas.
Terkait masih banyaknya kekacauan dalam sistem transportasi khususnya untuk
mengatasi kemacetan, Tigor menjelaskan bahwa untuk mengatasi hal tersebut Foke perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Gubernur tidak memiliki otoritas penuh dalam mengelola Ibukota karena terbentur kewenangan.
"Misalnya untuk bahan bakar gas (BBG) busway yang harganya tidak sama sehingga mengganggu kelancaran operasioanal bus, itu kewenangan Kementerian BUMN. Gubernur tidak bisa membuat kebijakan soal harga gas," ujar pengusaha Metro Mini ini.
"Pengaturan buka tutup jalan tol dalam kota itu kewenangan Jasa Marga, padahal pintu tol itu salah satu penyebab macet. Tapi apa Gubernur bisa mengatur itu?" tambahnya.
Menurutnya, tantangan duet Fauzi-Prijanto dua tahun depan adalah menciptakan kerja tim yang handal agar bisa merealisasikan setiap program dan kebijakan yang dibuat.
"Tanpa tim yang handal dan dukungan dari para stake holder lainnya, mustahil Jakarta bebas macet. Makanya sebenarnya program dan kinerja mereka sudah bagus, tetapi tidak didukung bawahan dan pemangku kepentingan lainnya," tutupnya. (nwk/nrl)











































