PD Duga Suara yang Tolak Timur Jadi Kapolri Punya Agenda Lain

Jakarta - Suara miring untuk mempersulit pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Presiden SBY mulai terdengar. Pihak yang menolak tersebut dinilai punya agenda terselubung.

"Kalau ada pihak-pihak yang belum apa-apa sudah menolak, tentulah ini pihak-pihak yang sangat subyektif. Dan mungkin saja pihak-pihak lain ini ditunggangi oleh pihak yang punya agenda terselubung," ujar Ketua DPP Partai Demokrat bidang anti korupsi Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Rabu (6/10/2010).

Didi mengatakan, saat ini yang dibutuhkan Polri adalah sosok yang bisa merangkul semua orang yang ada di korps tersebut. Maka itu dia harap pencalonan Timur jangan dipolitisasi.

"Hindari nafsu dan ambisi politik yang tidak jelas hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat dan sepihak," kata Didi.

"Saat ini pada prinsipnya kita ingin Kapolri yang kuat, reformis dan punya komitmen yang jelas dalam penegakan hukum ke depan," imbuh anggota Komisi III DPR ini.

Komisi III (komisi hukum) sendiri, nantinya akan menjadi tempat di mana Timur akan menjalankan uji kepatutan dan kelayakan. Dan menurut prediksi Didi, dari 50 anggota yang mewakili 9 fraksi di DPR, siap mengawal Timur.

"Insya Allah mayoritas fraksi di Komisi III akan mengawal calon Kapolri," jelas pria berkacamata ini.

Komisi III lanjut Didi juga siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan mekanisme, termasuk mempertanyakan rekam jejak Timur saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat maupun saat menjadi Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya.

"Kami tentunya akan melakukan fit and proper test dengan sebaik-baiknya. Dan masukan dari masyarakat juga tetap kita buka selebar-lebarnya," tandas Didi.

Kamis (7/10) besok surat yang disampaikan Presiden terkait pencalonan Timur sebagai Kapolri akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR untuk kemudian dijadwalkan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. DPR diberi waktu 20 hari untuk melakukan berbagai tes kepada Timur terhitung mulai surat dari SBY sampai ke tangan pimpinan DPR.

Timur Pradopo lahir di Jombang, Jatim, 10 Januari 1956. Dia merupakan lulusan Akpol 1978. Dia pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999, Kapolres Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya.

(lia/nwk)