DPR Soroti Anggaran Keppres dan Pidato Presiden yang Capai Miliaran

Jakarta - Dalam rapat anggaran bersama pemerintah, DPR menemukan sejumlah anggaran yang dinilai aneh. Salah satunya adalah biaya pembuatan Keppres yang mencapai miliaran.

"Biaya keppres tinggi. Sampai miliaran, ya kita tolak. Itu kan hanya bikin surat, copy paste saja," kata Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2010).

Ganjar bersama rekan anggota DPR lainnya melakukan penolakan ini saat rapat bersama Setneg. Dia mengaku heran dengan anggaran tersebut, sebab terlalu besar.

"Kecuali kalau biaya undang-undang. Memang ada shopping list-nya, ngundang pakar dan lainnya. Ini bikin keppres masa semahal itu," tegasnya.

Tidak hanya itu, Ganjar juga mengaku siap menolak anggaran lain yang tidak rasional. Salah satunya adalah biaya pidato presiden yang disebut-sebut mencapai angka Rp 1,4 miliar.

Nilai tersebut diperoleh dari dokumen yang disampaikan oleh LSM FITRA, dari RKA-KL Setneg di pos anggaran Pelaksaanaan Acara/Ke­protokolan Mensesneg, Ketatausahaan dan Kearsipan di Ling­kungan Setneg poin 014, 015, 019. Di dalamnya tercantum  anggaran penyusunan pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono sebesar Rp 1.473.110.000.        

"Kalau irasional tidak akan disetujui. Apakah pidato itu, umpamanya, misalnya pidato di sejumlah tempat yang harus menghadirkan sekian orang. Biayanya itu bukan untuk pidatonya tapi untuk itunya," papar politisi PDIP.

Ganjar berjanji akan melakukan pengecekan terhadap dua pos anggaran tersebut. Terlebih hingga saat ini pihaknya belum menyetujui program-program yang diajukan oleh pemerintah.

"Kita setuju pagu tapi belum setuju programnya karena kita juga terbentur juga sulit anggaran," tutupnya.

(mad/gah)