Mayoritas Publik Dukung SBY Tunda Kunjungan ke Belanda

Mayoritas Publik Dukung SBY Tunda Kunjungan ke Belanda

- detikNews
Rabu, 06 Okt 2010 19:21 WIB
Mayoritas Publik Dukung SBY Tunda Kunjungan ke Belanda
Jakarta - Penundaan kunjungan Presiden SBY ke Belanda terus menjadi pro dan kontra di kalangan elit politik. Namun sebagian besar masyarakat justru mendukung sikap Presiden SBY yang menjaga harga diri bangsa.

Wacana yang berkembang di kalangan politikus, terbagi dua. Yakni  pihak mendukung karena alasan menjaga harga diri bangsa dan yang sebaliknya dengan menuding SBY tidak tegas dan sebagainya.

"Ini tentunya harus dilakukan survei nasional untuk mendapatkan data yang pastinya. Tapi saya duga mayoritas publik mendukung sikap SBY itu, terutama karena alasan harga diri," kata M. Qodari kepada detikcom, Rabu (6/10/2010).

Menurut pengamat politik dari IndoBarometer itu, alasan menjaga harga diri bangsa yang dipilih SBY dapat lebih diterima rakyat Indonesia. Alasan tersebut dinilai tepat, karena isu isu harga diri bangsa itu memiliki magnet yang kuat dalam menggugah sentimen nasionalisme bangsa.

Namun persoalannya akan lain, bila alasannya bukan harga diri bangsa. "Di dalam catatan saya, dari berbagai hasil survei, bangsa Indonesia itu memiliki sentimen nasionalisme yang cukup tinggi," jelasnya.

Qodari pun mencontohkan dengan kasus Malaysia, di mana masyarakat  Indonesia memberikan reaksi sedemikian keras. Bahkan, sebagian kalangan melakukan penggalangan kekuatan untuk berperang.

Terlebih sekarang yang berada dalam posisi 'lawan' adalah Belanda dan RMS. Rakyat Indonesia memiliki memori negatif terhadap Belanda yang akan selalu dikenang sebagai negara penjajah dan RMS yang merupakan kelompok pemberontak.

"Bagaimana pun juga, jika Presiden SBY diperlakukan tidak hormat, apalagi dilecehkan di Belanda, maka sentimen nasionalisme bangsa itu yang terusik," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Lur Negeri Triyono Wibowo mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu tanggapan dari pemerintah Belanda atas penundaan kunjungan Presiden SBY itu. Namun, yang menjadi masalah bukan ditanggapi atau tidak penundaan tersebut.

"Tapi proses pengadilan di sana dilakukan saat Presiden di sana, ini tidak tepat dan tak bisa diterima. Harap dicatat, kemarin hanya menunda dan itu biasa," tegas Triyono.

(zal/lh)


Berita Terkait