"Kejadian itu akibat eksploitasi sumber daya alam (hutan) yang tidak terkendali dengan akibat langsungnya berupa penggundulan kawasan hutan, yang semula berfungsi sebagai penyanggah utama dan sekaligus pencegahan terjadinya banjir," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam siaran pers, Rabu (6/10/2010).
Dia menilai, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh tentang berbagai kebijakan Pemda dan kondisi lingkungan di daerah terkait eksploitasi sumber daya alam (hutan dan termasuk tambang) seraya meminta untuk terlebih dahulu melakukan moratorium eksploitasi sumber daya alam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah telah gagal sebagai pemandu dan sekaligus pengendalikan kebijakan pemda otonom, sehingga para pejabat daerah dengan secara bebas 'atas nama kewenangan daerah otonom' dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, bukan saja tata kelola lingkungan dengan basis tata ruang yang ideal yang tidak diperhatikan, melainkan justru para pejabat di daerah secara leluasa juga menghancurkan lingkungannya," kata senator dari Sulawesi Tenggara ini.
Hutan yang gundul di Wasior itu dengan dampak korban banjirnya sekarang ini hanyalah sebagian kecil dari konsekuensi tak terpadunya daerah otonom dan atau lepasnya tanggung jawab pemerintah nasional dalam proses-proses kelola sumber daya alam lokal.
"Saat ini pemerintah perlu segera mengkoordinasikan pengerahan bantuan kemanusiaan secara efektif dan efisien, di mana untuk sementara meminimalkan kunjungan pejabat di distrik Wasior," tutupnya.
Bencana banjir bandang yang diduga akibat penggundulan hutan ini, terjadi pada Senin 4 Oktober. Penyebab banjir diperkirakan dari meluapnya air danau yang berada tepat di atas gunung Kota Wasior. Hujan deras turun sejak pukul 20.00 WIT, Minggu 3 Oktober hingga Senin dini hari.
(ndr/nrl)










































