.webp)
"Saat ini terlalu dini untuk perubahan sikap," kata Juru Bicara Kepresidenan, Teuku Faizasyah, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (6/10/2010). Meski tuntutan RMS untuk menangkap SBY telah ditolak, belum ada agenda untuk mengatur ulang keberangkatan SBY ke Belanda.
Faiz mengatakan, keberatan SBY selaku kepala pemerintah Indonesia bukan hanya soal tuntutan penangkapan saja. Melainkan, proses pengadilan yang digelar di Belanda itu juga dipertanyakan.
"Itu keseluruhan proses itu juga kita pertanyakan, jadi bukan hanya soal tuntutan yang telah ditolak. Ini kan masih dilanjutkan minggu depan," kata Faiz.
Faiz mengatakan, hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum mendapat respons resmi dari Pemerintah Belanda terkait pembatalan kunjungan SBY. Namun, surat pembatalan untuk PM Belanda telah dikirimkan melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
"Dari Pemerintah Belanda belum ada respons yang kita terima, setidaknya belum ada informasi yang masuk," kata Faiz.
SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda karena tidak terima dengan adanya pengadilan yang salah satu isinya menuntut penangkapan Presiden RI terkait pelanggaran HAM. Bagi SBY, hal itu menyangkut harga diri bangsa Indonesia. SBY menunda keberangkatannya hingga waktu yang tidak ditentukan.
Sementara Juru Bicara Menteri Luar Negeri Belanda, Bart Rijs, kepada BBC Indonesia mengatakan, putusan pengadilan yang cepat akan memungkinkan kunjungan Presiden terlaksana.
Rijs mengatakan menteri luar negeri Belanda Maxime Verhagen sudah memanggil Duta Besar Indonesia untuk Belanda JE Habibie guna menegaskan bahwa Presiden Yudhoyono mendapat kekebalan hukum penuh dan "most welcome" di Belanda.
Presiden SBY semula dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Jan Peter Balkenende antara 5 Oktober hingga 10 Oktober. (ken/nrl)
