Surat SBY untuk PM Belanda Dikirim Lewat Menlu Marty Natalegawa

Jakarta - Surat penjelasan soal pembatalan keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah diterima oleh PM Belanda  Jan Peter Balkenende. Surat tersebut dikirimkan melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang sedang berada di Brussel, Belgia.

"Surat tersebut telah dikirimkan tadi malam melalui menteri luar negeri langsung kepada PM Belanda, karena mereka sendang berada di Belgia," kata Juru Bicara Presiden SBY, Teuku Faizasyah.

Hal itu disampaikan Faiz kepada wartawan di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/10/2010). Marty dan Balkenende sedang mengikuti ASEM-EURO Summit di Brussel.

Faiz mengatakan, reaksi awal yang diterima, tidak ada hal yang negatif dari Belanda. Bahkan Pemerintah Belanda menyampaikan, jika sidang tuntutan untuk menangkap Presiden RI yang dipersoalkan SBY dapat dituntaskan dalam dua atau dua hari ke depan, berharap akan ada perubahan dari Indonesia.

"Dalam artian kepastian keberangkatan namun tentunya dari surat yang disampaikan tersebut harus ada suatu proses yang konklusif. Dengan demikian kesiapan untuk menjadwal ulang sudah dengan memperhatikan kemajuan dari proses hukum," katanya.

Faiz juga membantah adanya reaksi negatif dari publik Belanda, meski sejumlah media di negara tersebut menulis, pembatalan ini merupakan penghinaan untuk Ratu Beatrix. Keputusan SBY tersebut juga mendapat dukungan dari publik Indonesia.

"Ya, bisa beragam pendapat, tapi secara garis besar, putusan Presiden mendapatkan dukungan dari publik di dalam negeri dan kita menganggap tidak banyak reaksi yang ekstrem di Belanda karena di Belanda sedang disibukkan dengan pergantian pemerintahan," kata Faiz.

Ada yang berpendapat RMS merasa menang dengan pembatalan keberangkatan SBY, bagaimana pendapat pemerintah? "Ada beragam pernyataan RMS, kita tidak melihat dalam arti RMS sebagai institusi karena tidak diakui tapi memang gerak mereka makin diperhatikan," ujar Faiz.

SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda karena tidak terima dengan adanya pengadilan yang isinya menuntut penangkapan Presiden RI terkait pelanggaran HAM. Bagi SBY, hal itu menyangkut harga diri bangsa Indonesia.

Pengunduran waktu yang tidak ditentukan ini menjadi pro kontra di dalam negeri. Ada yang mendukung tapi ada juga yang mencibir. Sementara harian De Telegraaf di Belanda mengecam keras tindakan SBY karena dianggap penghinaan kepada Belanda.

(ken/nrl)