DPR Dukung Pembatalan Kunjungan Presiden SBY ke Belanda

Jakarta - DPR terkejut atas pembatalan kunjungan Presiden SBY ke Belanda. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung langkah pembatalan kunjungan presiden tersebut.

"Kali ini kita bela Presiden kita, kalau tenyata orang Belanda itu memang ingin memperkeruh suasana. Saya justru setuju dan membenarkan Presiden yang tidak jadi berangkat ke negara penjajah kita itu," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Priyo menyesalkan sikap sekelompok orang di Belanda yang bertingkah masih seperti tuan besar saat menjajah Indonesia. "Saya minta Menlu cek apakah benar sedramatis itu sampai Presiden membatalkan kunjungan yang sudah ter-publish ini," katanya.

Priyo menyatakan, Belanda masih punya utang terhadap Indonesia. Negara itu melakukan pelanggaran HAM saat menjajah Indonesia. "Jangan salahkan ikhtiar kalau kita tuntut mereka di Mahkamah Internasional. Mereka juga pernah melakukan pelanggaran HAM berat saat penjajahan dulu," katanya.

Priyo juga menyatakan jika alasan pembatalan itu adalah karena masalah gerakan RMS maka tidak perlu ada agenda ulang kunjungan.

Pada Selasa ini Presiden SBY sedianya bertolak ke Negeri Kincir Angin untuk melakukan kunjungan persahabatan. Namun kegiatan itu ditunda di menit-menit akhir keberangkatan.

Sebenarnya, rencana kunjungan ini telah direncanakan sejak tahun 2007. Dan tahun ini, agenda kunjungan ke Belanda ini memang telah masuk ke dalam daftar agenda kunjungan Presiden SBY ke luar negeri.

Seperti diberitakan, kort geding (prosedur dipercepat-red) permohonan untuk penangkapan Presiden RI dimasukkan ke Pengadilan Den Haag hari ini, sehari sebelum kedatangan presiden.

John Wattilete dari RMS berkeyakinan bahwa pengadilan akan mengeluarkan putusan sebelum atau selama kunjungan presiden RI masih berlangsung, demikian seperti dilansir ANP, Senin (4/10/2010).

Informasi yang diperoleh detikcom, kunjungan presiden juga akan dimanfaatkan RMS untuk menarik perhatian dengan menggelar demonstrasi di alun-alun Malieveld, Den Haag, pada Kamis (7/10/2010) mendatang.

(nal/vit)