Pengamat LIPI: Seharusnya SBY Tetap Berangkat ke Belanda

Jakarta - Kunjungan kenegaraan yang sedianya dilakukan SBY ke Belanda ditunda di menit-menit akhir keberangkatan. Penundaan itu dinilai sebagai sikap reaktif yang tidak perlu dilakukan SBY.

"Penundaan itu reaksi dari tuntutan. Kalau tidak diselesaikan, maka tidak akan menyelesaikan akar masalah," kata Kepala Bidang Politik Pusat Penelitian Politik LIPI, Adriana Elisabeth, kepada detikcom, Selasa (5/10/2010).

Apakah kalau tetap berangkat tidak akan membahayakan? "Rencana ke sana kan sudah lama, tidak mungkin tiba-tiba. Tidak mungkin Pemerintah Belanda seenaknya menjaga keamanan, kan mereka tidak mau jelek namanya," kata Adriana.

Bila ada ancaman di negara yang akan dikunjungi, lanjut dia, seharusnya sudah bisa dilihat oleh Kedubes RI yang ada di negara tersebut. Masalah apa pun, harus diselesaikan akarnya agar tidak terulang di kemudian hari.

"Kenapa bisa ada masalah begitu, ada tuntutan begitu, itu yang harus dijawab. Ini bisa saja terjadi di tempat lain. Network mudah dibangun di zaman seperti ini. Kalau tidak antisipasi akan terulang lagi, lalu apakah nanti kunjungan akan dibatalkan seperti ini lagi," sambung Adriana.

SBY membatalkan kunjungannya di menit-menit akhir karena adanya perkembangan situasi di Belanda yang mengusik hatinya. SBY mengatakan, saat dirinya berkunjung di Belanda, akan ada pengadilan yang salah satunya akan memutuskan agar Presiden RI ditangkap saat berkunjung di Belanda. Menurut SBY, pengadilan tersebut mempersoalkan HAM di Indonesia. Tuntutan diajukan oleh sejumlah pihak termasuk RMS.

"Kalau merespons itu dengan tidak jadi berangkat, tidak akan menyelesaikan. Hubungan bilateral jauh lebih penting daripada ancaman itu. Tapi kan sudah terlanjur tidak jadi berangkat, ke depannya, kalau ada masalah kita harus selesaikan sampai ke akarnya," tutup Adriana.

Rencana kunjungan ini telah direncanakan sejak tahun 2007. Dan tahun ini, agenda kunjungan ke Belanda ini memang telah masuk ke dalam daftar agenda kunjungan Presiden SBY ke luar negeri.

Seperti diberitakan, kort geding (prosedur dipercepat-red) permohonan untuk penangkapan Presiden RI dimasukkan ke Pengadilan Den Haag hari ini, sehari sebelum kedatangan presiden.

John Wattilete dari RMS berkeyakinan bahwa pengadilan akan mengeluarkan putusan sebelum atau selama kunjungan presiden RI masih berlangsung.

Kunjungan Presiden juga akan dimanfaatkan RMS untuk menarik perhatian dengan menggelar demonstrasi di alun-alun Malieveld, Den Haag, pada Kamis (7/10/2010) mendatang.
(vit/nrl)