.webp)
Akibatnya di sejumlah daerah, masyarakatnya rawan terjangkit penyakit, karena kekurangan dokter. Mengabdikan ilmu barunya di desa tertinggal, tidak menarik untuk para dokter muda. Hal ini menyebabkan Kemenkes harus memutar otak untuk memeratakan SDM kesehatan.
"Itu karena tidak ada yang bisa memaksa mereka untuk bekerja di seluruh wilayah Indonesia," ujar Kepala Badan PPSDM Kemenkes, Bambang Giatno, sambil tersenyum kepada wartawan di Hotel Sanur Paradise, Sanur, Bali, Senin (4/10/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu itu tahun 1975 saya inpers ke NTT, tapi sekarang para dokter bebas memilih daerah kerja mereka," keluh Bambang lagi.
Bahkan, papar Bambang, saat Kemenkes menjanjikan insentif tambahan bagi dokter yang mau dinas di daerah pun tak ada yang bersedia. Dokter-dokter tersebut lebih suka mengadu nasib di Ibukota, Jakarta.
"Upaya kita memberi insentif diluar gaji PTT yang kira-kira Rp 1,7 juta, kita tambah insentif Rp 5 juta perbulan, di Kaltim malah dapat tambahan dari Pemda Rp 10 juta per bulan. Namun nggak ada yang mau," ujar Bambang, yang mengenakan jas hitam ini.
Bambang pun menyimpulkan dokter yang seharusnya mengutamakan layanan kesehatan mulai melirik gemerlap harta. Praktik di kota besar pun menjadi solusi cerdas untuk cepat kaya.
"Di Jakarta, satu kali praktek paling tidak Rp 100 ribu, bagi dia enteng saja, ngapain ke Papua," sindir Bambang.
Oleh karena itu, saat ini Kemenkes sedang berjuang keras mencari solusi penyebaran SDM kesehatan. Diharapkan kelak ada aturan sehingga seluruh warga di wilayah di Indonesia terjaga kesehatannya dengan dokter berkualitas.
"Bagaimana membuat rancangan Perpres atau Permen untuk penempatan tenaga alternatif setidaknya bisa mewajibkan tenaga strategis untuk wilayah tertentu. Saat ini sedang dibahas," tandasnya.
(van/fay)
