Lambat Setor Nama Calon Kapolri, SBY Dinilai Timbulkan Polemik

Jakarta - Simpang siurnya nama calon Kapolri pengganti jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) menimbulkan polemik berkepenjangan. Hal ini terjadi karena Presiden SBY terlalu lama menentukan calon.

"Sebaiknya nama calon Kapolri ini ditentukan sejak awal tanpa memberi ruang untuk ajang perdebatan," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2010).

Seperti diketahui, sejak awal ada dua nama yang beredar untuk dijadikan sebagai Kapolri, yakni Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo. Namun, dalam perkembangannya, muncul nama Komjen Ito Sumardi.

Bagi Pram, sapaan akrabnya, hal ini menimbulkan polemik di tubuh Polri dan masyarakat. Bahkan, ikut mempengaruhi iklim politik di tanah air.

"Harapan saya sebagai pimpinan dewan, struggle soal Kapolri ini tidak berkepanjangan dan menjadi tidak lebih dari hiruk pikuk politik karena banyak politisi yang menjagokan nama-nama yang ada," jelasnya.

Lebih lanjut Pram menambahkan, siapa pun calon yang diajukan sebagai Kapolri adalah hak prerogratif presiden. Sehingga, DPR pun akan ikut mendukung pilihan tersebut.

"Kecuali ada yang tidak baik rekam jejaknya," tutup Pram.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie, mengatakan, semua nama calon Kapolri yang beredar di publik hanyalah bocoran, tidak ada yang pasti. Pemilihan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.

"Semua juga bocoran, nggak ada yang pasti. Yang dua dulu kan juga bocoran. Mari kita serahkan saja. Ini hak proregatif Presiden," ujar Marzuki.


(mad/lrn)