Marzuki Minta Menhub Tak Disalahkan Atas Kecelakaan KA di Pemalang

Marzuki Minta Menhub Tak Disalahkan Atas Kecelakaan KA di Pemalang

- detikNews
Senin, 04 Okt 2010 12:12 WIB
Marzuki Minta Menhub Tak Disalahkan Atas Kecelakaan KA di Pemalang
Jakarta - Pascakecelakaan besar antara KA Senja Utama dan KA Argo Bromo Anggrek di Pemalang, Jawa Tengah, desakan agar Presiden mengganti Menhub Freddy Numberi kian santer terdengar. Terkait hal ini, Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menhub tidak dipersalahkan atas kecelakaan yang menewaskan 35 orang tersebut.

"Siapa yang salah mari kita lihat saja perjalanannya. Yang jelas kalau menyangkut PT KAI yang salah, tidak bisa diangkat ke atas (menteri) dong," kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Hal itu dikatakan Marzuki di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini (PD) juga mengaku selalu mengingatkan para menteri agar mencari pemimpin BUMN yang tepat sebagai pelaksana regulasi kementerian. Seperti diketahui, Freddy Numberi juga anggota Dewan Pembina di PD.

"Saya juga selalu ingatkan menteri cari pemimpin yang tepat. Marilah pilih pimpinan BUMN yang tepat," kata Marzuki.

Menurut Marzuki, semua pihak bisa berpendapat mengenai isu reshuffle kabinet. Namun demikian, katanya, persoalan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.

"Semua orang boleh berpendapat, kalau Presiden berhak mengevaluasi. Serahkan semua pada Presiden. Nantinya SBY akan memutuskan orang itu akan di-reshuffle atau tidak," kata dia.

Tapi kabarnya Menhub benar akan di-reshuffle?  "Ya itu kan kabar, kalau kabar tanya ke SBY kepastiannya," kata Marzuki.

Marzuki menegaskan, yang paling tahu soal reshuffle kabinet adalah Presiden sendiri, bukan yang lain.

"Yang paling tahu adalah Presiden, biar Pak Presiden menilai menterinya sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani para menterinya," katanya.

Panja Perkeretaapian


Mengenai usulan dibentuknya Panitia Kerja Perkeretaapian, Marzuki menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Komisi V DPR (bidang perhubungan). 

"Silakan saja Komisi V. Artinya untuk menyelesaikan masalah perhubungan, karena menyangkut nyawa orang. Dan sudah banyak sekali terjadi kecelakaan tentu ada yang salah dalam pengelolaan," kata Marzuki.

(ayu/lrn)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini