"Siapa yang salah mari kita lihat saja perjalanannya. Yang jelas kalau menyangkut PT KAI yang salah, tidak bisa diangkat ke atas (menteri) dong," kata Ketua DPR Marzuki Alie.
Hal itu dikatakan Marzuki di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga selalu ingatkan menteri cari pemimpin yang tepat. Marilah pilih pimpinan BUMN yang tepat," kata Marzuki.
Menurut Marzuki, semua pihak bisa berpendapat mengenai isu reshuffle kabinet. Namun demikian, katanya, persoalan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
"Semua orang boleh berpendapat, kalau Presiden berhak mengevaluasi. Serahkan semua pada Presiden. Nantinya SBY akan memutuskan orang itu akan di-reshuffle atau tidak," kata dia.
Tapi kabarnya Menhub benar akan di-reshuffle? "Ya itu kan kabar, kalau kabar tanya ke SBY kepastiannya," kata Marzuki.
Marzuki menegaskan, yang paling tahu soal reshuffle kabinet adalah Presiden sendiri, bukan yang lain.
"Yang paling tahu adalah Presiden, biar Pak Presiden menilai menterinya sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani para menterinya," katanya.
Panja Perkeretaapian
Mengenai usulan dibentuknya Panitia Kerja Perkeretaapian, Marzuki menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Komisi V DPR (bidang perhubungan).
"Silakan saja Komisi V. Artinya untuk menyelesaikan masalah perhubungan, karena menyangkut nyawa orang. Dan sudah banyak sekali terjadi kecelakaan tentu ada yang salah dalam pengelolaan," kata Marzuki.
(ayu/lrn)










































