Pertaruhkan Nama Baik SBY, Calon Kapolri Harus Berintegritas

Jakarta - 3 Oktober Presiden SBY akan menyetor nama calon Kapolri ke DPR. Diingatkan SBY harus benar-benar memilih calon yang memiliki rekam jejak yang bersih. Karena bagaimanapun penegakkan hukum pemerintahan SBY bergantung pada kepolisian.

"Masyarakat butuh Pimpinan Polri yang kredibel, integritas, visioner, dan berkomitmen dalam reformasi, penegakan hukum, penegakan HAM dan pemberantasan korupsi," kata Wakil Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri dari ICW, Emerson Yuntho dalam siaran pers, Sabtu (2/10/2010).

Selain ICW, sejumlah organisasi lainnya tergabung dalam koalisi ini yakni Herbin Siahaan dari ICJR, Ilham dari TI Indonesia, Indria dari Kontras, Taufik Bashari dari LBH Masyarakat, dan Andi K Yuwono dari Praxis.

"Tidak dapat dipungkiri Kapolri merupkan salah satu ujung tombak bagi pemerintahan SBY-Boediono dalam upaya penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Artinya kinerja jajaran Kepolisian dibawah Kapolri akan memberikan pengaruh bagi kinerja dan pencitraan pemerintah," terang Emerson.

Jika Kapolrinya memiliki track record dan kinerja yang buruk maka citra pemerintah dimata masyarakat juga akan semakin buruk. Masyarakat juga sulit berharap bahwa Polri dapat menjadi lebih professional dan dapat dipercaya.

"Presiden agar tidak salah memilih Kapolri (tidak memilih kucing dalam karung) maka kami meminta Presiden untuk umumkan nama-nama kandidat Kapolri terlebih dahulu kepada publik untuk mendapatkan masukan sebelum menyerahan kepada DPR," tegasnya.

Publik harus dilibatkan dalam proses pemilihan Kapolri. Karena Kapolri dan masa depan kepolisian Indonesia tidak semata-mata 'milik' presiden namun juga milik masyarakat dan bangsa Indonesia.

"Dalam penilaian koalisi masyarakat sipil, kinerja Kepolisian selama lima tahun terakhir masih jauh dari memuaskan. Reformasi ditubuh Polri belum berjalan secara optimal," tutupnya.

(ape/ndr)