Golkar Nilai Pengusutan Kasus Pajak Bakrie Politis

Golkar Nilai Pengusutan Kasus Pajak Bakrie Politis

- detikNews
Sabtu, 02 Okt 2010 00:11 WIB
Golkar Nilai Pengusutan Kasus Pajak Bakrie Politis
Jakarta - Partai Golkar menilai pengusutan kasus pajak milik perusahaan grup Bakrie bernuansa politis. Golkar meminta polisi tidak memaksakan pengusutan jika tidak menemukan cukup bukti.

"Saya rasa tidak fair kalau kemudian ada kesan dipolitisasi seolah-olah ada kasus pajak ditujukan kepada pihak Bakrie," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada detikcom, Sabtu (2/10/2010).

Golkar berharap Polri mengusut kasus pajak perusahaan Bakrie secara profesional. Golkar tak mau perusahaan Bakrie terus diserang karena alasan politis.

"Apalagi sudah dibantah berkali-kali," papar Priyo.

Sebelumnya diberitakan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meminta Polri dan Kejagung tidak mendiamkan begitu saja pengakuan Gayus Tambunan. Penegak hukum diminta segera menindaklanjuti apa yang dibeberkan Gayus soal asal uang Rp 30 miliar yang diperolehnya dari Grup Bakrie.

"Satgas sudah meminta pihak kepolisian bahkan Jaksa Agung  agar pengakuan Gayus tersebut ditanggapi serta ditindaklanjuti dengan serius," kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa.

Gayus di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa (28/9) mengaku total menerima uang US$ 3 juta, atas jasa membantu pembetulan SPT Pajak PT KPC dan Arutmin pada 2005-2006, kemudian juga membantu mengurusi perkara banding PT Bumi Resources.

Pengakuan Gayus itu dimentahkan Grup Bakrie. Apa yang disampaikan Gayus dianggap sebagai cerita lama.

"Kami kira Gayus perlu menyatakan dengan pengakuan yang baru kalau dia punya bukti," kata Corporate Secretary PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, dalam pesan singkat kepada detikcom.

(van/ndr)


Berita Terkait