Mendagri Tak Gubris Ancaman Referendum Keistimewaan DIY

Jakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X mengancam akan mendorong referendum jika Pemerintah bersama DPR tidak juga mengesahkan RUU Keistimewaan DIY. Namun demikian, Mendagri tak menggubris ancaman Sultan, dengan alasan masih banyak waktu untuk membahas undang-undang tersebut.

"Sabar dulu ya, itu kan sedang kita kaji bersama-sama. Saya tidak mau menanggapi soal referendum itu. Saya ingin fokus saja pada penuntasan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu," ujar Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan usai rapat koordinasi haji di Kantor Kemenag, Pejambon, Jakarta, Jumat (1/10/2010).

Menurut Mendagri, masih banyak waktu untuk membahas RUU Keistimewaan Yogyakarta bersama DPR. Apalagi, menurut Mendagri, hanya tersisa masalah keistimewaan terkait pemilihan Gubernur saja yang masih alot.

"Sebenarnya waktu kita masih panjang. Kan berakhirnya nanti bulan Oktober tahun depan. Kalau cuma pasal pengangkatan itu kan sederhana sekali, 5 hari rapat intensif selesai itu kan," terang Mendagri.

Mendagri mengaku belum berkomunikasi dengan Sultan terkait masalah ini. Mendagri akan menjadwalkan pertemuan dengan Sultan jika sudah diperlukan.

"Kita tidak pernah bicara referendum dari awal. Dengan Sultan belum, Ya kalau sudah dekat waktunya kita akan bicarakan," jelasnya.

(van/ndr)