.webp)
kunjungan kerja ke daerah-daerah. Namun anehnya, kunjungan kerja tersebut tidak merata, bahkan ada daerah yang belum pernah dikunjungi.
Di sisi lain ada daerah yang berkali-kali dikunjungi.
"Provinsi yang belum pernah didatangi itu Bengkulu dan Gorontalo. Dan yang
paling sering dikunjungi dan hampir semua komisi pernah ke sana itu Riau. Tidak tahu ada magnet apa di Riau sehingga begitu sering dikunjungi," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raya, Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2010). Data digali dari sumber-sumber terbuka dan dikonfirmasi melalui wawancara terseleksi.
Daerah yang jarang dikunjungi lainnya, yakni Papua Barat, Bangka Belitung,
Sulawesi Barat. Sementara untuk wilayah yang sering dikunjungi seperti Riau,
kunjungan juga lebih banyak ke instansi pemerintah, jarang ke masyarakat.
Padahal, kata Sebastian, kunjungan kerja dalam negeri DPR tahun ini menghabiskan dana Rp 404 miliar.
Dalam melaksanakan kunjungan kerja, DPR juga belum memiliki format baku untuk disampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.
"Pengaduan masyarakat, banyak disampaikan beragam isu, tetapi tidak terlihat tindak lanjut yang dilakukan DPR," kata Sebastian.
Disamping itu, DPR juga dinilai defensif terhadap kritik masyarakat terhadap
kunjungan kerja. "Jika dikritik bertubi-tubi, DPR cenderung tidak melihat pesan di balik itu. Yang penting mereka punya jawaban ketika ditanya wartawan," ujarnya.
BK Mandul
Satu tahun masa kerja DPR juga diwarnai oleh konflik Badan Kehormatan (BK) DPR. Alhasil, dari 22 pengaduan yang masuk, hanya 1 yang baru ditindaklanjuti, yakni mengenai kasus dugaan 'korupsi' ayat tembakau.
"Konflik selama 7 bulan ini baru berakhir akhir Agustus. Mayoritas pengaduan
belum ditindaklanjuti. Praktis satu tahun pertama BK DPR mandul," kata
Sebastian.
(lrn/nwk)
