DPR: Maraknya Premanisme Tanggungjawab Pemerintah

Jakarta - Komisi III DPR melihat aksi premanisme yang makin marak di masyarakat adalah kesalahan Pemerintah. Premanisme yang memakan korban di depan PN Jaksel misalnya, timbul karena lemahnya antisipasi Kepolisian.

"Yang pertama, Kepolisian harus menindak pelakunya disertai pelacakan dan pembatasan total senjata api agar tidak disalahgunakan kalangan preman," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, kepada detikcom, Rabu (29/9/2010).

Aziz menuturkan, premanisme adalah buah dari lemahnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat menghalalkan segala cara untuk memperoleh keadilan dan penghidupan.

"Pemerintah harus bertanggungjawab. Pemerintah harus segera introspeksi terhadap keresahan masyarakat agar tidak menimbulkan efek domino," terang Aziz.

Selain itu, Aziz berharap Pemerintah harus meningkatkan jajaran Polhukam agar menjaga ketertiban masyarakat. Mewujudkan ketertiban masyarakat juga menjadi tanggungjawab Pemerintah.

"Faktor keamanan dan ketentraman yang meningkat ekskalasinya harus diantisipasi Pemerintah. Inilah fungsinya jajaran Polhukam yang sangat strategis dalam menjaga
ketertiban," papar Aziz.

Pemerintah juga diminta Aziz lebih konsentrasi menjamin kesejahteraan rakyat. Kondisi rakyat yang hidup menderita rawan aksi premanisme.

"Ini juga karena rendahnya ekonomi di grassroot. Rakyat kecil yang miskin menjadi mencari cara apa saja untuk hidup," ujarnya.
(van/her)