"Kenapa Presiden lama, itu belum tentu karena tarik kepentingan parpol, apalagi fraksi di DPR. Posisi Golkar tidak punya kepentingan politik, Presiden mungkin hanya ingin mematangkan," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2010).
Priyo menegaskan, penentuan calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. DPR hanya berhak menyetujui atau menolak calon Kapolri pilihan Presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Priyo hanya berharap calon Kapolri benar-benar profesional dan berintegritas. Calon juga diharapkan mampu melakukan reformasi total di tubuh Kepolisian dan memperbaiki citra institusi tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menuturkan, sejumlah parpol mengincar posisi Kapolri untuk diisi jagonya masing-masing. Karenanya, Presiden menjadi lama menentukan calon Kapolri.
“Fraksi-fraksi yang ada di DPR menginginkan agar jagonya yang bisa menduduki posisi Kapolri. Permainan seperti itu biasa dalam politik," ujar Marzuki.
(van/lrn)










































