.webp)
"BNP2TKI harus mengambil peran yang lebih besar dalam perlindungan TKI. Kita tidak ingin terus-menerus mengulang kasus-kasus seperti saudari Winfaida," ujar Muhaimin Iskandar.
Hal ini ia sampaikan saat menggelar rapat kordinasi (Rakor) dengan jajaran BNP2TKI di Terminal Kepulangan TKI, Selapajang Banten, Senin (27/9/2010).
Rakor juga menyoroti secara khusus deportasi TKI tak berdokumen dari Malaysia yang terjadi setiap minggu. "Koordinasi terpadu akan kami jalankan untuk menangani dan mengatasi TKI Bermasalah. Khusus mengenai TKI tak berdokumen, kita sedang mempertimbangkan kebijakan redokumentasi," tambah pria yang kerap disapa Cak Imin ini.
Selain itu, rakor juga mencermati pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI. BNP2TKI yang memiliki tanggungjawab ini menjelaskan bahwa sistem yang sudah ada akan disempurnakan.
"Kita sudah memiliki contoh layanan satu atap di NTB yang berjalan dengan baik. Kita akan menerapkannya di daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Dengan sistem seperti itu, TKI Bermasalah akan dapat ditekan," ujar Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat.
Dalam kesempatan yang sama, Jumhur juga melaporkan kepada Menakertrans bahwa penempatan G to G ke Korea Selatan berjalan dengan sangat baik.
"Pada tahun 2007, diawal BNP2TKI berdiri, jumlah TKI yang kita kirimkan ke sana masih sangat kecil. Nomor 5 dibanding negara lain, jauh dibawah Vietnam. Alhamdulillah, pada semester pertama 2010 ini sudah menjadi nomor 1," imbuh Jumhur.
(djo/her)
