"Kami partai-partai koalisi sudah memberikan rekomendasi, bukan nama, tapi menginginkan agar presiden cepat. Diharapkan misalnya, minggu pertama Oktober itu sudah ada yang definitif (tetap), supaya juga Darmono tidak lama-lama menjadi Plt," ujar anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.
Hal itu disampaikan dia kepada wartawan usai acara diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/9/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasir beralasan, adanya Plt Jaksa Agung tidak menyehatkan birokrasi, maka dari itu presiden tidak boleh berlama-lama menunjuk pengganti Hendarman.
Yang dimaksud tidak sehat, menurut Nasir karena seorang Plt tidak bisa menjalankan kebijakan-kebijakan strategis yang seharusnya dilakukan. Menurutnya, kewenangan seorang Plt terbatas dan tidak memiliki otoritas atas hal-hal strategis.
Dikatakan dia, wewenang Plt lebih banyak pada urusan internal. Bahkan, Nasir menyebutkan, keberadaan Plt hanya untuk mendinginkan internal dan menenangkan situasi.
"Jadi makanya menurut saya, minggu pertama Oktober, harapan kita Presiden sudah bisa menunjuk Jaksa Agung yang definitif," tandasnya.
(nvc/ita)
