MPR: Pengabaian Putusan MK oleh Presiden Tak Perlu Impeachment

MPR: Pengabaian Putusan MK oleh Presiden Tak Perlu Impeachment

- detikNews
Jumat, 24 Sep 2010 13:32 WIB
Jakarta - Bila pemerintah berkeras mempertahankan Hendarman Supandji pasca putusan MK, maka Presiden SBY dapat dianggap melanggar konstitusi. Namun, masalah ini tidak perlu dibawa sampai ke impeachment atau pemakzulan presiden.

"Terlalu dini kalau sampai ke arah situ. Impeachment itu kan proses yang sangat panjang yang dimulai dari DPR," kata wakil ketua MPR Hajriyanto Tohari, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Menurut politisi Golkar ini, putusan MK tentang jabatan Jaksa Agung adalah pelajaran berharga bagi Presiden. Oleh sebab itu, jangan lagi ada polemik soal tafsiran terhadap putusan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Marilah kita melaksanakan apa yang menjadi putusan MK itu. Pelaksanaan terhadap putusan MK itu akan menjadi preseden yang baik," tegasnya.

Sementara jika tetap mempertahankan Hendarman Supandji meski saat sekarang ini sedang dalam proses penggantian Jaksa Agung, tetap akan menjadi contoh buruk bagi penegakan konstitusi di Indonesia. "Selaku pimpinan MPR kami mengimbau agar semua pihak dapat menghormati putusan itu," sambung Hajrianto.

Saat didesak kembali soal sanksi konstutisional bagi Presiden SBY, menurut Hajriyanto keputusan tersebut ada pada DPR. Hak bertanya hingga hak untuk menyatakan pendapat semua adalah proses yang terjadi di DPR.

"Itu tergantung DPR mau diberi sanksi konstitusional apa," tutupnya.

(mad/lh)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini