Komnas HAM Beri Masukan Calon Panglima TNI ke Komisi I DPR

Jakarta - Panglima TNI yang baru diharapkan memperhatikan isu HAM dengan baik. Karena itulah Komnas HAM memberi masukan calon Panglima TNI kepada Komisi I DPR.

Masukan pertama adalah tentang komitmen calon Panglima TNI dalam penyelesaian sengketa rumah-rumah dinas TNI. "Ini karena Komnas HAM sering menerima laporan mengenai hal tersebut," kata ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim saat menemui 6 anggota Komisi I DPR di Komnas HAM, Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2010).

Kedua, terkait penuntasan reformasi di tubuh TNI. Menurut Komnas HAM, persepsi calon Panglima TNI terhadap usaha reformasi di tubuh TNI sangat penting diperhatikan. Ketiga adalah tentang peradilan militer, yang menurut Komnas HAM penyelesaian sengketanya sering kali tidak jelas hingga sekarang.

Masukan keempat adalah tentang urgensi pemisahan bandara sipil dan bandara militer. Misalnya saja Bandara Polonia, Medan, yang masih diklaim kepemilikannya oleh TNI AU, padahal digunakan oleh sipil.

"Juga seperti di Juanda. Bandara tersebut adalah bandara yang digunakan sipil namun diklaim kepemilikannya oleh TNI AL sampai sekarang," tutur Ifdhal.

Komnas HAM juga menggaris bawahi impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat di kalangan TNI. Disampaikan Ifdhal, masih banyak anggota TNI yang menjadi pelaku penggaran HAM berat di masa lalu namun saat ini tidak mendapat hukuman yang setimpal, sehingga masih menduduki jabatan strategis di TNI.

"Selanjutnya adalah tentang pendudukan tanah rakyat kepada TNI, ini juga perlu diperhatikan. Sebab beberapa kali Komnas HAM mendapatkan aduan mengenai sengketa rakyat dan TNI. Meskipun beberapa kasus dimenangkan rakyat tapi TNI tetap menduduki tanah tersebut," beber Ifdhal.

Komisi I DPR diingatkan oleh Komnas HAM agar memperhatikan visi calon Panglima TNI terkait pembinaan tentara profesional yang peduli terhadap HAM.

Mendengar sejumlah masukan tersebut, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyampaikan apresiasinya. Baginya, masukan Komnas HAM sangat penting untuk memilih Panglima TNI.

"Jadi kami rasa sangat perlu untuk mendengarkan masukan dari Komnas HAM. Ke depannya Komisi I DPR juga akan mengusulkan adanya koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan Komnas HAM," kata Mahfudz.

Pertemuan selama satu jam tersebut dihadiri 5 anggota Komisi I DPR lainnya yakni Tantowi Yahya, Agus Gumiwa, Azwar Abu Bakar, Tri Tamtomo, dan Effendy Choirie.

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, adalah calon tunggal Panglima TNI. Dia akan menggantikan Panglima TNI Djoko Santoso yang telah memasuki masa pensiun. Uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka bagi Agus akan digelar DPR pada Kamis besok.

(vit/fay)