Menag Sangkal Izin Pembangunan Rumah Ibadah Diskriminatif

Jakarta - Pembangunan rumah ibadah di Indonesia tidak diskriminatif. Meski Islam sebagai agama mayoritas, namun justru pembangunan masjid selama kurun waktu puluhan tahun hanya sedikit.

Hal ini ditegaskan oleh menteri agama Suryadharma Ali usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2010).

Menurut Ketua Umum PPP ini, sejak tahun 1997 hingga 2004 tercatat pembangunan masjid hanya mengalami kenaikan 64,22 persen. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan wihara yang mencapai 368 persen.

"Pembangunan yang paling rendah itu masjid, dari 392.044 menjadi 643.834, kenaikannya hanya 64,22 persen," kata Suryadharma.

Sementara gereja kristen dari 18.977 menjadi 43.909, dengan kenaikan 131,38 persen. Untuk gereja katolik tercatat 152,80 persen kenaikan dalam kurun waktu yang sama.

"Pura Hindu dari 4.247 menjadi 24.431, kenaikannya 475,25 persen," tambahnya.

Dengan demikian, Suryadharma menyangkal jika ada diskrimasi terhadap umat tertentu dalam pembangunan rumah ibadah. Apalagi dikaitkan dengan aturan SKB 2 Menteri.

"Dilihat dari data-data ini, peraturan bersama menteri itu bukanlah peraturan yang diskriminatif. Jadi tolong jangan sampai ada pandangan yang seperti itu. Data ini menunjukkan masjid yang paling rendah," tegasnya.

(mad/lrn)