"Jangan mentang-mentang merasa detasemen khusus diterabas saja semua. Nanti kalau muncul gesekan-gesekan repot lagi," kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamil kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2010).
Menurut politisi PKS ini, koordinasi sebelum bertindak dengan institusi lain sangat penting. Jangan sampai ada aturan dilanggar meski dalam sebuah misi penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Β
Terkait upaya pengungkapan kasus perampokan di Medan, Nasir juga mengkritik cara operasi Polri. Seharusnya sejak awal sudah ada informasi bahwa perampokan itu terkait terorisme.
"Karena begitu sekarang terjadi, seolah-olah kerja Polda terpisah. Antara kriminal murni dan terorisme. Kan jadi susah," tegasnya lagi.
Oleh sebab itu, kata Nasir, calon kapolri yang akan datang harus bisa memperbaiki masalah-masalah seperti ini. Publik harus diberikan informasi yang baik sebelum berkembang rumor-rumor yang tidak sedap.
"Makanya kita masih tunggu calonnya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama," tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan mengirim surat protes pada Kapolda Sumut atas tindakan Densus 88 yang tidak prosedural. Pasukan elite ini menerobos Area Bandara Polonia tanpa melalui proses seharusnya dan tidak mengindahkan petugas TNI AU yang bertugas di sana.
Peristiwa itu terjadi pada 13 September yang lalu saat Tim Densus hendak terbang dari bandara tersebut. Belakangan diketahui Densus berada di Medan untuk menggerebek pelaku terorisme.
(mad/rdf)











































