"Tidak masuk akal anggaran Rp 1,6 triliun untuk luas bangunan 157 ribu meter persegi. Ini artinya setiap meter perseginya nilainya Rp 10 juta," papar Ketua BURT DPR yang juga Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2010).
Oleh karenanya, Marzuki meminta pelaksana proyek menurunkan anggaran pembangunan gedung. DPR tak boleh dilengkapi fasilitas berlebihan demi reformasi kinerja DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marzuki mengingatkan agar semua anggota BURT mengikuti usulannya dan tidak ikut campur dalam perencanaan pembangunan gedung baru.
"Saya tegaskan sebagai pimpinan BURT, bahwa BURT bukan kuasa pengguna anggaran. Kalau memang terbukti ada mark up maka semua yang mengerti masalah harus bisa mempertangggungjawabkannya secara hukum," ingat Marzuki.
Pandangan senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Taufik berharap pelaksana proyek memahami keresahan DPR karena desakan masyarakat.
"Kajian ulang itu kita harapkan akan transparan mengenai nilai atau hargaย bangunan sesungguhnya. Nilai saat ini memang terlalu besar. Bangunan supermewah saja angkanya tidak akan lebih dari RP 7,5 juta per meter perseginya," jelas Taufik.
Taufik berharap pelaksana proyek segera melaksanakan keinginan DPR menurunkan biaya pembangunan gedung baru. Kalau tidak, Taufik berharap pembangunan gedung baru ditunda.
"Saya minta pembangunan ditunda kalau biayanya belum diturunkan," tegasnya.
(van/gun)











































