"Dalam setiap operasi Densus 88 seharusnya itu atas koordinasi dengan Kapolda setempat. Kinerja yang didasari koordinasi yang baik hasilnya akan maksimal," kata anggota Komisi III Syarifuddin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2010).
Dia menjelaskan, tindakan Densus 88 yang sudah melangkahi wewenang Kapolda Sumut itu bisa menjadi preseden tidak baik. "Apalagi Polda sedang mengejar perampok tersebut," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira keluarga harus menuntut agar Densus tidak sembarangan menembak orang tanpa dasar yang kuat. Kapolda Sumut harus menjelaskan bahwa operasi ini tanpa sepengetahuannya sehingga kalau ada penembakan tidak jelas bukan tangung jawabnya," terangnya.
Sementara itu, terkait kabar hadirnya jenderal bintang tiga di Medan -- dikabarkan Komjen Pol Gories Mere -- Sudding meminta agar Gories selaku Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasionalย memberikan klarifikasi.
"Gories harus menjelaskan posisinya di sana sebagai apa? Kalau memang menjalankan tugas ya tidak masalah, namun kalau dia di sana tidak dalam melaksanakan tugas juga harus dijelaskan, klarifikasi. Ini bisa menimbulkan spekulasi jelek terhadap operasi tersebut terkait keberadaan beliau," kata Sudding.
Penggerebekan Densus 88 pada kelompok orang yang disangka pelaku perampokan Bank CIMB Niaga diwarnai kabar tak sedap. TNI AU mengirim surat protes pada Kapolda Sumut atas tindakan Densus 88 yang tidak prosedural, dengan menerobos Area Delta Bandara Polonia. Bahkan saat itu seorang anggota Densus sempat membentak prajurit TNI AU karena menghalangi seorang jenderal bintang tiga.
Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno menyatakan dia baru tahu ada operasi penggerebekan itu setelah ada penangkapan sejumlah orang. Dia juga belum melihat ada indikasi orang-orang yang ditangkap itu terkait dengan perampokan Bank CIMB Niaga.
(ndr/nrl)











































