Punya Anggaran Perjalanan Rp 146 M, Kemenkes Tolak Dituding Boros

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut Kementerian Kesehatan memiliki biaya perjalanan dinas Rp 145 miliar. Hal itu dibenarkan Kemenkes, namun instansi ini menolak dituding boros.

"Tentang temuan Fitra itu jumlahnya memang benar. Tepatnya Rp 146,943 miliar," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes Tri Tarayati dalam jumpa pers di Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (20/9/2010).

Dari jumlah itu, 80 persen di antaranya untuk pusat kesehatan haji. Sedangkan 20 persen sisanya adalah untuk pertemuan internasional seperti dengan WHO, ASEAN, dan instansi lain. Dana juga digunakan untuk pelatihan semacam long course maupun short course.

"Tapi kita menolak dituding boros. Karena anggaran sebesar itu sudah paling efisien," imbuh Tri.

Menurut dia, alokasi 80 persen untuk haji sudah tidak bisa diutak atik lagi. Sangat kecil kemungkinan bila anggaran itu diturunkan. "Adapun jika ingin lebih diefisienkan lagi adalah pada pos 20 persen nonhaji," imbuh Tri.

Susahnya penurunan alokasi dana untuk pengurusan haji dikarenakan presentase haji Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan ada kecenderungan jumlahnya justru naik.

Dituturkan dia, sejak tahun 2008 pembiayaan kesehatan haji telah dibebankan pada Kemenkes. Karena itu, Kemenkes memiliki pegawai yang cukup besar untuk mengurus haji.

Dari total 489 kloter, setiap kloternya memiliki 3 petugas kesehatan yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Selain itu juga ada petugas nonkloter yang tinggal di Madinah dan Makkah.

"Jadi total pegawai kita untuk kesehatan haji adalah 1.944 orang," sambung Tri.

Sebelumnya, Fitra membeberkan anggaran perjalanan dinas Presiden, pejabat negara dan DPR pada 2010 mencapai Rp 19,5 triliun. Khusus untuk Kemenkes jumlahnya disebutkan Rp 145 miliar. Fitra mempertanyakan mengapa dana kesehatan masyarakat kecil tapi biaya perjalanan dinas sangat besar.

(vit/fay)