Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menanggapi isu reshuffle. Masalah moral ini dirasakan penting karena publik memberi perhatian pada menteri yang diduga terlibat skandal asmara.
"Saat akan dilantik sebagai anggota legislatif, Pak SBY sudah mewanti-wanti kalau kita harus menjaga moral," kata Melani saat ditemui usai acara pelantikan PAW MPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2010).
Menurut Melani, urusan reshuflle adalah murni hak prerogatif presiden. Pergantian menteri bukan sesuatu hal yang tabu sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, evaluasi kabinet juga akan berlaku bagi seluruh menteri, termasuk dari Demokrat.
"Lagipula Pak SBY janji setahun akan dievaluasi. Setahun itu kan bulan Oktober. Tapi belum tentu ada reshuffle atau tidak," tegasnya.
Wanita berkerudung ini menegaskan, semua faktor jadi hal penting dalam proses evaluasi kabinet. Sementara persoalan moral yang berhubungan dengan skandal asmara perlu dibuktikan lebih jauh kebenarannya.
"Kita nggak bisa menuding itu orang benar apa nggak. Pak SBY juga sudah mewanti-wanti untuk menghindari hal itu. Tapi kan bisa saja salah info," tutupnya.
(mad/fay)











































