.webp)
Pengamat politik dari UGM Arie Sudjito menyampaikan ada tiga cara untuk menekan pengeluaran dinas penyelenggara pemerintahan. Pertama adalah dengan memaksimalkan kerja diplomat yang ada di negara-negara sahabat.
"Bukan berarti kegiatan luar negeri tidak penting, tapi perlu rasionalisasi ulang. Jadi untuk yang tidak terlalu mendesak untuk didatangi kan bisa memaksimalkan kerja diplomat," ujar Arie kepada detikcom, Senin (20/9/2010).
Kedua, dengan memanfaatkan teknologi. Tidak semua kegiatan mensyarakatkan kunjungan langsung ke suatu negara. Dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia seakan-akan tanpa batas sehingga pemanfaatan teknologi yang maksimal dapat mengurangi anggaran perjalanan.
"Teknologi itu kan sudah sangat berkembang, jadi kalau mau berbicara, berdiskusi, atau koordinasi tidak harus selalu datang dan bertemu langsung. Kalau mau koordinasi dengan bupati misalnya, tidak perlu datang ke daerah," imbuh Arie.
Ketiga adalah dengan pemadatan agenda. Misalnya saja Presiden tengah menghadiri konferensi di suatu negara, nah dalam kesempatan itu digunakan juga untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke negara tetangga.
"Itu sudah sering dilakukan. Ini tepat untuk menghemat anggaran," lanjut dia.
Penghematan anggaran perjalanan, menurut Arie, merupakan persoalan komitmen mengalokasikan budget ke masyarakat. Sangat tidak wajar jika perjalanan dinas yang masif dengan anggaran yang besar dilakukan di tengah-tengah upaya penanggulangan kemiskinan.
"Perlu gerakan efisiensi birokrasi. Salah satunya adalah dengan menekan anggaran. Persoalan semacam ini juga menjadi masalah di daerah, tidak hanya di pusat," tutur Arie.
Disampaikan dia, pemerintah perlu merefleksikan diri apakah ada korelasi positif antara perjalanan-perjalanan dinas dengan penuntasan masalah sosial ekonomi masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi seharusnya dibarengi konsistensi efisiensi birokrasi.
"Benar secara prosedur tapi kalau boros ya tidak bermakna," kata Arie mengakhiri pembicaraan.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat anggaran perjalanan dinas Presiden, pejabat negara dan DPR mencapai Rp 19,5 triliun pada tahun 2010. Anggaran biaya perjalanan dinas terbesar dihabiskan oleh Presiden SBY dengan biaya sebesar Rp 179 miliar, disusul DPR dengan Rp 170 miliar. SBY pun diminta lebih berhemat saat melakukan perjalanan dinas ke dalam dan luar negeri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dalam penjelasannya 5 Juli lalu menjamin seluruh anggaran sudah dirumuskan lewat prinsip efektif dan efisien.
(vit/nrl)
