Pram Minta Anggaran ke Luar Negeri DPR dan Pemerintah Dievaluasi

Jakarta - Angka Rp 19,5 triliun seperti dilansir LSM Fitra untuk biaya perjalanan dinas pemerintah dan DPR ke luar negeri dinilai terlalu tinggi. Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta seluruh program yang menggunakan anggaran tersebut dikaji ulang.

"Hampir Rp 18-19 triliun, perlu ada pengkajian kembali kalau perlu dikoreksi. Kita tidak perlu malu-malu," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2010).

Menurut politisi PDIP ini, program studi banding ke luar negeri perlu dilihat secara utuh. Tidak semua program tersebut salah, tapi juga ada yang kurang memberi manfaat.

Pihaknya meminta program yang tidak jelas kegunaannya dikaji ulang. Sebab dengan anggaran sebanyak itu, masih banyak hal yang bisa ditekan pengeluarannya.

Selain itu, jangan sampai ada program yang sebetulnya tidak perlu tapi diada-adakan.

"Pemerintah dan DPR perlu melihat kembali semua program yang ada. Saya dengar Depkes saja Rp 150 miliar. Hampir setara dengan  DPR yang 560 orang. Bahkan presiden," jelasnya.

Bagaimana dengan usulan agar program ke luar negeri ditiadakan?

"Tidak bisa juga. Kita kan bertetangga dengan negara lain. Beberapa hal komisi I juga harus mengacu dengan undang-undang negara lain," jawabnya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat anggaran perjalanan dinas Presiden, pejabat negara dan DPR mencapai Rp 19,5 triliun pada tahun 2010.

Anggaran biaya perjalanan dinas terbesar dihabiskan oleh Presiden SBY dengan biaya sebesar Rp 179 miliar, disusul DPR dengan Rp 170 miliar.


(mad/nrl)