.webp)
"Menteri dari parpol tidak selamanya buruk. Menakertrans Muhaimin Iskandar bisa jadi contoh, kinerjanya cukup menjanjikan. Beberapa kebijakannya tepat dan responsif," kata Rekson Silaban, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Jumat (18/9/2010).
Rekson menjelaskan, Muhaimin mampu menjaga situasi kondusif serta memelihara hubungan harmonis, baik dengan serikat pekerja maupun dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Hal tersebut terlihat dari berbagai pertemuan produktif yang dilakukan selama ini.
"Baik pertemuan formal maupun informal, sehingga banyak mediasi berhasil tanpa ke pengadilan hubungan industrial," ujar Rekson.
Menurut Rekson, hubungan harmonis ini berdampak positif bagi situasi ketenagakerjaan nasional. Salah satunya, jumlah pemogokan menurun drastis selama satu tahun terakhir. Di lain pihak, antisipasi Kemenakertrans atas dampak Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) seperti PHK dan pemogokan layak untuk dipuji.
"Pak Muhaimin juga sangat aktif menggalang kerjasama regional tingkat menteri untuk mengatasi pengangguran, salah satunya terlihat dengan membuat program khusus sektor informal. Penandatanganan Letter of Intens (LoI) dengan Malaysia juga bisa dicatat sebagai prestasi satu tahun ini. Di lain pihak beliau juga sangat tegas, misalnya menutup pengiriman TKI ke Jordania. Keputusan ini banyak menyelamatkan TKI kita," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Komisaris PT. Jamsostek itu.
Namun KSBSI juga memberikan catatan kritis terhadap agenda Kemenakertrans untuk periode tahun kedua. Menurutnya, agenda utama tahun depan yang harus menjadi program utama Kemenakertrans adalah meningkatkan peran LKS Tripartit. Hal ini seharusnya menjadi payung bagi semua penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial.
"Saya berharap, lembaga ini menjadi lembaga mandiri yang bisa bekerja optimal," tegas Rekson.
Sebelumnya Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai lima menteri kabinet SBY dinilai pantas direshuffle. Kelima menteri tersebut adalah Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Darwin Zahidi Saleh, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
"Mereka pantas direshuffle karena kinerjanya tidak memuaskan publik dan berorientasi bukan pada penciptaan kesejahteraan rakyat," ujar Syahganda.
(djo/djo)
