FPAN Tak Persoalkan Menag dari Parpol

Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) tidak mempersoalkan menteri agama berasal dari partai politik. PAN tidak mau mempermasalahkan latar belakang seseorang yang menjabat posisi tertentu.

"Jangan men-judge, kita tidak permasalahkan latar belakang seseorang," kata Ketua FPAN, Tjatur Sapto Edy dalam jumpa pers menyoal insiden HKBP Ciketing, Bekasi.

Hal itu dikatakan Tjatur dalam jumpa pers di ruang FPAN, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/9/2010). Hadir dalam jumpa pers antara lain Ketua DPP PAN Bara Hasibuan, Bima Arya Sugiarto, dan Sekretaris FPAN Teguh Juwarno.

Menurut Tjatur, penilaian terhadap seseorang harus berdasar rekam jejak dan pengalamannya menangani masalah tertentu. Ia menyebut penempatan Suryadharma Ali sebagai Menag sudah sesuai bidang keahliannya.

"Menag sekarang kan sesuai bidangnya, beliau dari IAIN," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai Menag dari parpol cenderung memiliki beban politik dalam menyelesaikan kasus yang mencederai kerukunan umat beragama. Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci beban politik apa yang dimaksud.

Seperti diketahui, Menag Suryadharma Ali adalah Ketum PPP, parpol yang memiliki basis massa Islam tradisional. Suryadharma mendapat kritik ketika ia berencana membubarkan Ahmadiyah dan dianggap lemah dalam penanganan sengketa lahan ibadat Gereja HKBP di Bekasi yang berujung insiden penusukan jemaat.

Saat ditanya bagaimana sikap FPAN soal rencana Suryadharma membubarkan Ahmadiyah, Tjatur mengatakan pihaknya berpegang pada kesepakatan yang dibuat pemerintah pada periode lalu.

"Keputusan pemerintah cukup bijak. Tidak membubarkan, namun Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan ajaran di luar Ahmadiyah," kata dia.

Berarti tidak setuju dengan rencana Menag? "Selama belum ada aturan undang-undang yang mendasari itu, sulit menjadi dasar hukumnya," kata Tjatur.

(lrn/fay)