Busyro: Yang Jadi Pimpinan KPK Harus Lakukan Mapping Kasus

Busyro: Yang Jadi Pimpinan KPK Harus Lakukan Mapping Kasus

- detikNews
Jumat, 17 Sep 2010 01:49 WIB
Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan (KPK) Busyro Muqoddas berharap siapa pun yang masuk hendaknya melakukan mapping (pengelompokan) kasus yang akan ditangani. Termasuk kasus Bailout Bank Century.

"Sebagaimana saya kemukakan, setelah masuk atau siapa pun yang masuk, harus melakukan agenda mapping. Century bisa, BLBI bisa atau yang lain, saya belum tahu itu," ujar Busyro kepada wartawan usai mengadakan pertemuan dengan Presiden SBY di Istana Negera, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2010).

Busro menjelaskan, hendaknya KPK ke depan lebih memprioritaskan kasus-kasus yang telah memiliki bukti yang cukup. Hal itu menjadi sangat penting utuk membuktikan KPK telah berhasil melakukan reformasi dengan tidak tebang pilih dalam menangani kasus yang ada.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia juga mengatakan dalam pengusutan kasus ke depan, KPK tidak boleh sedikit pun ada niat untuk dipolitisir. Maka itu diharap KPK tetap menjadi lembaga independen yang bebas dari intervensi.

"Siapapun yang masuk harus jaga diri, harus independen dan transparan. Integritas modal utama pengelola KPK. Kalau itu sudah tidak ada ya (akan menjadi) beban," katanya.

"Dan yang jelas tidak boleh ada agenda politik, dan dendam politik itu yang harus dihindarkan," tambahnya.

Dalam waktu tidak lama lagi, Busyro akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR bersama advokat Bambang Widjojanto. Namun hingga saat ini, dia mengaku tidak ada persiapan khusus dan belum ada gambaran kasus mana yang harus dia prioritaskan jika terpilih.

"Saya sendiri menyiapkan sebisanya, dan prioritas belum," katanya singkat.
Β 
Terkait masa jabatan, Busyro tidak mau terlalu pusing apakah akan bekerja untuk satu tahun atau empat tahun. Tapi dia berpendapat, jika masa jabatan empat tahun pastinya lebih berkualitas dibanding yang satu tahun.

"Bebas dan rasionalitas mengatakan 4 tahun itu lebih efektif dibanding satu tahun, tapi ya terserah DPR. Yang pasti kalau cuma satu tahun kita kerjakan semaksimal mungkin, tapi hasilnya pasti beda dengan 4 tahun," tutupnya.

(lia/mok)


Berita Terkait