"Kalau itu terjadi, acuan nasional menjadi tidak ada, dan daerah akan membuat aturan sendiri-sendiri yang akan semakin menjadi ruwet," kata Presiden World Conference Religion for Peace (WCRP) KH Hasyim Muzadi kepada detikcom di Jakarta, Kamis (16/9/2010).
Hasyim mengakui, selama SKB Menteri kurang sempurna, namun isinya merupakan konsensus tokoh-tokoh agama juga. Solusi kesulitan administrasi pendirian gereja, manakala tidak mencukupi syarat SKB, Kepala Daerah dapat mengarahkan ke mana dan di mana tempat kebaktian itu seharusnya berada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasyim juga menerangkan, pihak Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sudah sangat berat mengatur ratusan gereja yang ada di bawah naungannya. "Belum yang di lembaga lainnya," imbuh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang saat ini memimpin WCRP dan ICIS yang beranggotakan sejumlah tokoh lintas agama itu.
Hasyim menambahkan, dari catatan yang ada bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki gereja terbanyak di kawasan Asia. Namun selanjutnya, dari perkembangan peristiwa di Bekasi sangat dirasakan ada pihak tertentu yang hendak mengaduk-aduk, serta berselancar di atas peristiwa itu.
"Umat beragama harus waspada bahwa selalu ada faham atheisme (non agama) yang mengaduk-aduk dan mengkonflikkan antar umat beragama agar agama disfungsi demi kepentingan ideologi atheisme. Dan, mereka pula yang mengobarkan Islamophobia dengan menyusup ke semua agama yang ada," paparnya.
(zal/gah)











































