Studi Banding DPR dan DPD ke Luar Negeri Tak Tingkatkan Kualitas UU

Jakarta - Kegiatan studi banding ke luar negeri oleh anggota DPR dan DPD jadi sorotan masyarakat sebab tidak pernah ada transparansinya dan berdampak pada peningkatan kualitas UU yang dihasilkan. Maka wajar bila rakyat menilai DPR dan DPD sebagai pemboros uang rakyat.

"Tadinya kita menaruh harapan bahwa DPD lebih baik perilakunya dibanding DPR. Ternyata sama saja, DPR dan DPD mentalnya sama pemboros," kata koordinator Forum Masyarakat Pengamat Parlemen Indonesia (FORMAPI), Sebastian Salang, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (16/9/2010).

Menurutnya, selama ini alasan pembenaran dilakukannya studi banding yang dikemukakan oleh kedua lembaga perwakilan tersebut hanya alasan yang mengada-ada. Sebab hanya berlindung kepada aturan formal tanpa pernah menjabarkan tujuan penting dan sifat mendesak dari studi banding ke luar negeri itu.

Bila DPR dan DPD memaksakan studi banding ke luar negeri, mereka terlebih dahulu harus menjelaskan konsep kegiatan secara transparan. Mereka harus mempresentasikan dan meyakinkan manfaat studi banding kepada anggota lainnya.

"Negara mana yang mereka pilih, apa alasannya kelebihan dan kekurangannya serta membuat mekanisme tentang pertanggung jawabannya," kata Sebastian.

Lebih lanjut ditambahkannya, kegiatan studi banding ke luar negeri yang selama ini dilakukan DPR tidak kunjung memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan kualitas UU. Malah yang terjadi adalah sebaliknya.

"Selama ini kita belum melihat ada signifikansi antara studi banding dengan peningkatan kualitas RUU, yang terjadi justru kualitas UU menurun," tegasnya.

(ayu/lh)