Studi Banding DPR Berpotensi Korupsi

Jakarta - Meski mendapat protes, Panja Pramuka Komisi X DPR tetap berangkat ke 3 negara untuk studi banding. Kegiatan yang dilakukan anggota DPR tersebut dinilai berpotensi korupsi.

"Kita melihat kegiatan ini berpotensi korupsi. Modusnya bekerjasama dengan agen travel karena seperti kita tahu, mayoritas anggota DPR adalah pelaku usaha," ujar peneliti pusat informasi data Transparansi Internasional Indonesia (TII), Dwipoto Kusumo dalam jumpa pers bertema "Stop Pelesiran DPR" di Kantor TII, Jl Senayan Bawah, Jakarta, Kamis (16/9/2010).

Dwi menilai anggota DPR membandel karena tetap berangkat studi banding ke luar negeri dengan menggunakan anggaran untuk pelesiran. DPR dinilai hanya mengeksploitasi uang rakyat. Sedangkan kegiatan itu sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hasil studi banding dan anggarannya saja tidak diketahui

"RUU Pramuka yang dilakukan ke 3 negara, akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menurut Dwi, ada kompromi politik yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam tawar menawar RUU. Bahkan ada aji mumpung yang dilakukan dalam studi banding dengan ikutnya keluarga anggota DPR ke luar negeri. Seharusnya staf ahli DPR yang pergi ke luar negeri bukan anggota DPR itu sendiri.

"Apalagi teknologi yang sudah maju. Kenapa tidak menggunakan internet untuk mencari informasi. Jadi tidak perlulah ke luar negeri. Apalagi RUU Pramuka ini tidak ada urgensinya," jelasnya.

Karena itu, lanjut Dwi, pihaknya mendesak pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di DPR menghentikan seluruh aktivitas kunjungan kerja ke luar negeri. Dwi meminta adanya transparansi setiap kunjungan kerja dari segi penggunaan anggaran dan mendesak BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap penggunaan anggaran pelesiran DPR.

"BPK juga berkoordinasi dengan KPK untuk melihat bila ada kerugian negara di dalamnya. Masyarakat juga harus meminta pertanggungjawaban secara moral maupun politik," pintanya.

(gus/vit)