.webp)
"Bantuan luar negeri bukanlah makan siang gratis dari negera pemberi kepada Indonesia. Prinsip yang harus dipegang adalah bantuan luar negeri akan menciptakan ketergantungan bagi Indonesia," ujar Guru Besar Hukum Internasional FHUI, Hikmahanto Juwana dalam keterangan pers pada detikcom, Rabu (15/9/2010).
Hikmahanto menilai ketergantungan Indonesia menunjukan rentannya kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sosial, bahkan ideologi untuk diintervensi negara pemberi bantuan.
Selain itu negara pemberi bantuan mempunyai akuntabilitas terhadap rakyatnya. Bila rakyat mereka merasa bantuan tidak digunakan semestinya maka pemerintah akan diminta untuk melakukan intervensi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Contoh kasus seperti dalam pemberitaan di Sidney Morning Herald yang mengabarkan bahwa Kedutaan Besar Australia mengirim stafnya untuk melakukan pengecekan atas penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Detasemen 88 terhadap tahanan pelaku separatisme.
Hikmahanto juga menilai bantuan luar negeri sebenarnya dijadikan instrumen agar Indonesia berada di depan dalam menghadapi berbagai masalah. Sebagai contoh, pemerintah Australia memberi bantuan di bidang keimigrasian sebenarnya dalam rangka mencegah masuknya para imigran ilegal ke Australia.
"Demikian pula dengan bantuan untuk pencegahan flu burung agar Indonesia menjadi garda terdepan bagi Australia dari wabah penyakit tersebut," jelas Hikmahanto.
(rdf/ahy)
