Anis Minta Isu Reshuffle Tidak Dipakai untuk Gertak Partai Koalisi

Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta tidak khawatir soal isu reshuffle yang berhembus kuat. Dia yakin ini hanya merupakan gertakan Partai Demokrat kepada partai koalisi.

"Yang jelas di Setgab dan pembicaraan dengan SBY, tidak pernah membicarakan itu. Yang penting adalah manajemen keseluruhan kabinet, tidak ada alasan penting mengangkat isu ini kecuali menggertak partai koalisi," kata wakil ketua DPR ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2010).

Anis meminta agar Demokrat berhenti menggunakan isu reshuffle sebagai alat gertak kepada koalisi, penilaian UKP4 atas kerja menteri-menteri pun dinilai mengandung cacat dalam metodologinya karena yang mengevaluasi program dan schedule yang diajukan menteri-menterinya itu adalah presiden.

"Kalau reshuffle itu, yang punya hak saja tidak ngomong, ini malah yang tidak punya hak ngomong. Presiden saja tidak pernah ngomongin soal itu. Ini provokasi," tudingnya.

Kembali terkait kinerja menteri, jika kendala anggaran dijadikan penilaian UKP4, berarti masalah bukan di menterinya, tapi ada hal lain. Atau juga karena kasus tertentu misalnya kasus Malaysia terkait Kemlu, itu hanya kebetulan saja.

"Seperti Pak Marty (Menlu) kasus itu tidak diciptakan departemennya, tapi di departemen lain. Tapi akhirnya berhubungan dengan departemennya," ujarnya.

Dalam evaluasi UKP4 bulan lalu, terdapat 5 kementerian dan lembaga yang mendapatkan rapor merah, artinya belum memenuhi target. Mereka adalah Kementerian PU, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), dan Bakorsurtanal.

(ndr/nrl)