"Partai politik tidak bisa menentukan prioritas kerja KPK. Kinerja KPK bisa dievaluasi melalui DPR di mana para wakil partai politik bisa melakukannya. Dan itu forum resmi," ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (14/9/2010).
Bara menegaskan, sebaiknya partai politik, termasuk Golkar dan elitenya, tidak mencampuri urusan KPK dengan memberikan penilaian seperti itu. Apalagi politisi yang bersuara berasal dari partai yang sama dengan beberapa politisi yang telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bara, semangat pemberantasan korupsi harus dipelihara dan dibangun dengan memberikan keleluasaan kepada KPK sesuai dengan mandatnya. Permainan terhadap KPK dengan mengedepankan bahwa suatu kasus lebih penting dari kasus lainnya sebenarnya telah mencoba mempengaruhi lembaga tersebut.
"KPK bekerja dengan prosedur dan standar yang telah teruji selama ini. Dukungan publik sangat luas terhadap KPK. Kritikan justru lebih banyak datang dari para elite politik," ungkap Bara.
Bara menambahkan, kasus Century seringkali dikaitkan dengan kinerja KPK. Calon ketua KPK terpilih diminta untuk menandatangani kontrak untuk menyelesaikan masalah Century. Baru beberapa hari ini isu tentang kasus Century kembali diangkat ke permukaan setelah KPK menyatakan beberapa elite Partai Golkar sebagai tersangka.
"Siapa bilang KPK tidak melakukan investigasi terhadap kasus Century. Selama ini kita mendapat informasi bahwa beberapa pihak telah dipanggil dan diperiksa. KPK memiliki prosedur yang kuat dalam bekerja dan menetukan skala prioritas kasus," tegas Bara.
Sekadar diketahui, sejumlah petinggi Partai Golkar mempertanyakan perkembangan kasus Century usai pertemuan di rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam kesempatan itu mengatakan, dalam pertemuan itu sempat dibahas mengapa KPK tidak memprioritaskan mengusut kasus Bank Century.
"Pertama, kita bicarakan soal Lebaran, maaf lahir batin dan lain sebagainya. Kedua, kita bicarakan masalah kenapa KPK mempersoalkan 26 anggota DPR yang diproses lebih dahulu daripada masalah Century," kata pria yang akrab disapa Ical ini.
(djo/nrl)











































