Presiden Bisa Minta Calon Kapolri Teken Pakta Integritas

Jakarta - Banyak cara bagi Presiden untuk mendapatkan sosok Kapolri yang bersih dan berintegritas. Salah satunya, Presiden bisa memaksa Kapolri baru menandatangani pakta integritas.

"Minta komitmennya untuk menandatangani pakta integritas. Kalau dalam satu tahun tidak bekerja efektif, evaluasi, kalau perlu diganti," kata penasihat Kapolri, Bachtiar Aly, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (14/9/2010).

Bachtiar mengatakan, pakta integritas menjadi keharusan jika Presiden ingin menerapkan sistem rekrutmen yang berkualitas. Presiden bisa menilai dan mengevaluasi Kapolri dengan target dan capaian yang jelas.

"Rekrutmen menteri saja diinterview, seleksi dan tandatangan pakta integritas. Model seperti itu juga mestinya berlaku pada Kapolri yang baru," jelas pakar Komunikasi Politik UI ini.

Pakta integritas, lanjut Bachtiar, bisa menjadi tolak ukur bagi calon Kapolri bersungguh-sungguh menjalankan amanah. Presiden harus melihat kondisi saat masyarakat memang berharap sangat tinggi pada perubahan di tubuh Polri.

"Tagih integritas moralnya dengan memberi catatan kritis," ujarnya.

Jenderal yang ramai disebut di pentas kontestasi Kapolri  antara lain Komjen Pol Nanan Sukarna, Komjen Pol Ito Sumardi, Irjen Pol Timur Pradopo, Irjen Pol Imam Sudjarwo, dan Irjen Pol Oegroseno.

(ape/nrl)