Kapolri Tak Akan Izinkan Australia Periksa Anggota Densus 88

Jakarta - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tak mengizinkan anggotanya Densus 88 diperiksa pemerintah Australia terkait dugaan penyiksaan tahanan politik di Maluku. Pemeriksaan akan dilakukan Polri sendiri tanpa campur tangan orang luar.

"Tidak, tidak. Ya, tidak akan kita berikan. Kalau meriksa ya kita sendiri," kata BHD di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/9/2010).

Menurut BHD,  Polri akan mendalami kasus dugaan penyiksaan ini. Tidak ada otoritas dari negara asing manapun untuk bisa memeriksa anggota Polri.

"Anggota kita bisa diperiksa pihak lain kan nggak mungkin. Ini kita serahkan ke dalam nanti apa betul ada tindakan kekerasan," jelasnya.

Mengenai adanya bantuan dari Australia kepada Densus 88, BHD tidak menjelaskan secara gamblang. Bantuan ke Polri ini bisa dalam bentuk kerjasama.

"Itu nantinya bantuan kan bisa dipilah-pilah dalam bentuk kerjasama dan lain-lain. Dihitung dalam bentuk dolar ya silakan aja," ungkapnya.

Sebelumnya pemerintah Australia mengirim pejabatnya untuk menginvestigasi dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh satuan anti teror Polri. Mereka menuduh Densus 88, yang menerima bantuan dari pemerintah Australia itu, telah menyiksa beberapa orang tahanan politik (tapol) dengan tuduhan separatis di Maluku.

Australia menuding, Densus 88 telah menyiksa para tahanan politik itu dengan brutal, seperti menyundut rokok dan  memukuli mereka.

(gus/ndr)