.webp)
"Ya kalau Presiden mau begitu, silakan," kata pria yang akrab disapa Ical ini usai menghadiri acara silaturahmi di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2010).
Dikatakan dia, koalisi partai dimaksudkan agar pemerintahan berjalan baik. "Tetapi, kalau pemerintah tidak berjalan baik menurut Presiden mesti direshuffle ya direshuffle," ujar pria berkacama itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, jatah menteri dari Golkar tetap meski dilakukan reshuffle. Hal itu masuk dalam kontrak koalisi Golkar dengan pemerintah.
"Kita tidak khawatir dengan reshuffle karena akan ditanyakan terlebih dahulu kepada partai bersangkutan
Bagaimana dengan kinerja menteri Golkar? "Presiden yang menilai. Kan Beliau yang menggunakan yang bersangkutan," jawab Ical.
Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok mengaku mendengar informasi adanya reshuffle kabinet sebagai agenda evaluasi pemerintahan SBY-Boediono.
SBY sebelumnya pernah menjanjikan akan melakukan evaluasi tahunan untuk efektivitas pemerintahan.
Sejumlah Kementerian dikritik keras karena dinilai telah gagal menjalankan tugas. Menlu Marty Natalegawa terus diprotes publik karena dinilai gagal menunjukkan diplomasi keras terhadap Malaysia, Menakertrans Muhaimin Iskandar dinilai gagal melindungi TKI di Malaysia, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad terus bermasalah terkait penangkapan nelayan di perbatasan Malaysia. Belum lagi isu asmara yang sempat mendera Menhub Freddy Numberi dan Menteri ESDM Darwin Saleh.
Sementara itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bertugas mengawasi kinerja menteri, menyebut ada tiga kementerian yang mendapat rapor merah, yaitu Kemenkum HAM Patrialis Akbar, Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Kemenkominfo Tifatul Sembiring.
(aan/ndr)
