SBY: Calon Kapolri Harus Bebas dari Kasus Korupsi dan HAM

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka mulut soal pergantian Kapolri. Menurut SBY, calon Kapolri harus bebas dari masalah hukum dan HAM.

"Siapapun calon yang dicalonkan, saya serahkan pada mekanisme dan UU. Tentu syaratnya tidak terlibat masalah hukum dan HAM," kata SBY dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2010) malam.

Menurut SBY, 5 lembaga terkait akan dilibatkan untuk memverifikasi calon Kapolri. SBY berharap calon yang terpilih tidak memiliki catatan buruk dari lembaga tersebut.

"Maka demikian perlu bahwa calon-calon itu bebas dari kasus-kasus di Komnas HAM, PPATK, KPK, Direktorat Jenderal pajak dan Badan Intelijen Negara. Kita pastikan semua lolos dari semua itu," ujar SBY.

SBY mengatakan, Kapolri ke depan memiliki tugas yang cukup berat. Ia berharap siapa pun yang terpilih memiliki integritas dan komitmen yang tinggi kepada penegakan hukum.

"Tentu ada persyaratan lain dalam mengemban tugas yakni menegakkan hukum dan termasuk pemberantasan korupsi dan terorisme. Saya telah mempertimbangkan calon yang terbaik dan tidak perlu ada manuver-manuver dari calon," tandasnya.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri resmi pensiun Oktober nanti. BHD mengaku sedang menyiapkan 2 nama untuk diajukan ke Presiden. Sementara, Kompolnas saat ini sudah mengajukan ke presiden.

"Kapolri secara khusus memang sedang saya godok dan setelah hari raya Idul Fitri nanti saya ajukan ke DPR dan dengan pertimbangan ke Kompolnas," ujar SBY. (ape/asy)