.webp)
"Susah (pembangunan dihentikan). Yang bisa dilakukan adalah mengurangi aksesori saja," kata Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Mardian Umar dalam jumpa pers di Gedung Mekanik, Komplek Senayan, Jakarta, Selasa, (7/9/2010).
Mardian menuturkan, ruang kerja masing-masing anggota DPR seluas 120 m2 sudah melewati perhitungan yang matang. Ruangan seluas itu untuk anggota Dewan 40 m2. "Sisanya untuk ruang salat, 5 staf ahli dan ruang menerima tamu," kata Mardian.
Mardian beralasan pembangunan harus tetap dilakukan karena gedung DPR saat ini sangat penuh penghuni. "Coba bayangkan saja, Gedung Nusantara 1 sudah overload. Dengan (ruang kerja) ukuran 32 m2, anggota Dewan harus berbagi dengan sekretaris. Tak ada ruang untuk menerima konstituen," ujar Umar memberikan alasan.
Desakan masyarakat untuk memotong jumlah luas lantai pun ditolak Setjen DPR. Menurutnya alasan efisiensi tidak tepat karena desain gedung dirancang sedemikian rupa mengikuti desain gedung di sekelilingnya.
"Untuk mengurangi ukuran ruangan juga berpengaruh terhadap tinggi gedung. Sementara ketinggian gedung sudah disesuaikan dengan gedung lainnya. Nanti kalau tingginya kurang, hasilnya kurang bagus," argumen Umar.
Umar juga membantah ada fasilitas mewah di DPR. "Spa dan kolam renang memang tak ada. Jadi akan kami bangun gedung yang efisien," tegasnya.
Desain gedung baru yang menelan ongkos Rp 1,2 triliun tersebut setinggi 36 lantai termasuk 3 basement.
Ketua DPR Marzuki Alie pada Senin kemarin memutuskan menunda pembangunan gedung baru DPR. DPR meminta Tim Teknis pembangunan gedung untuk mengkaji ulang semua perencanaan pembangunan gedung sebelum proses tender dibuka.
Marzuki menyerahkan semua tanggung jawab pembangunan gedung kepada Tim teknis. Marzuki berharap anggota DPR tidak menjawab pertanyaan seputar teknis pembangunan gedung.
(asp/nrl)
