"Bisa saja ini jebakan. Dalam politik anggaran kan begitu. DPR seringkali seperti itu, DPR mencoba mengolah dulu wacana dengan membuat desain yang seolah sudah diolah secara seksama dengan asas manfaat," kata peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, kepada detikcom, Selasa (7/9/2010).
Menurut Roy, bukan kali pertama DPR membuat manuver semacam demikian. Sebagai contoh dalam pengadaan alat komputer mewah bagi anggota Dewan, sempat lolos dari pantauan publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Roy pun meminta publik tidak berhenti mengkritisi kebijakan pembangunan gedung baru yang diprediksi memakan anggaran hingga Rp 1,2 triliun ini. Jangan sampai pengurangan luas ruangan membuat masyarakat menjadi permisif terhadap kebijakan semacam ini.
"Mestinya sebelum bicara luas lahan kita bicara soal pentingnya gedung DPR itu perlu dibangun baru atau tidak. Mengapa tidak memaksimalkan gedung lama dan kalau mau dilakukan saja pemugaran," urainya.
Dengan demikian, penolakan harus tetap dilakukan secara utuh terhadap pembangunan gedung. Bukan hanya memperdebatkan soal luas ruangan bagi anggota Dewan atau fasilitas spa dan kolam renang.
"Ini hanya untuk meredam amarah publik. Kalau mau ada keputusan apa pun, jangan hanya omongan pimpinan. Tapi harus ada hitam di atas putih, ada keterangan resmi yang di DPR. Kita butuh kejelasan," tegasnya.
DPR sebelumnya menunda pembangunan gedung baru DPR. DPR meminta Tim Teknis pembangunan gedung untuk mengkaji ulang semua perencanaan pembangunan gedung sebelum proses tender dibuka.
Sementara, rencana ruang kerja anggota DPR di gedung baru yakni seluas 120 m2 akan dikaji ulang dan kemungkinan akan diperkecil. Saat ini ruang kerja anggota DPR 'hanya' 32 m2.
"Anggarannya pasti di bawah anggaran pembangunan fisik yang saat ini Rp 1,162 triliun. Itu namanya value engineering," ujar Tim Leader pembangunan fisik dan konsultan pembangunan gedung baru DPR, Budi Sukada.
(mad/mei)











































