Tekan Anggaran, Ruang Kerja di Gedung Baru DPR Diperkecil

Jakarta - Rencana ruang kerja anggota DPR di gedung baru yakni seluas 120 m2 terus diprotes. Dalam pengkajian ulang rancangan pembangunan gedung, ukuran ini akan diperkecil.

"Anggarannya pasti dibawah anggaran pembangunan fisik yang saat ini Rp 1,162 triliun. Itu namanya value engineering," ujar Tim Leader pembangunan fisik dan konsultan pembangunan gedung baru DPR, Budi Sukada.

Hal ini disampaikan Budi dalam konferensi pers usai rapat pimpinan DPR dengan BURT, konsultan, dan tim teknis pembangunan gedung baru, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2010).

Budi menuturkan, sejumlah pengkajian ulang akan dilakukan dalam perencanaan pembangunan gedung baru DPR. Termasuk mengevaluasi kembali luas ruang kerja anggota DPR yang semula diplot 120 m2.

"Mungkin pengecilan ruangan atau minimalisir interior dan eksterior," papar Budi.

Sementara itu Ketua Tim Teknis Perawatan dan Fasilitas Setjen DPR, Mardian Umar, menuturkan pengkajian ulang perencanaan pembangunan gedung baru DPR tak akan signifikan. Sebabnya, gedung baru DPR akan dibangun untuk jangka pakai yang cukup lama dan tak boleh ada pengurangan komponen bangunannya.

"Kami membangun satu bangunan untuk memfasilitasi anggota dewan untuk dipakai 50 sampai 100 tahun ke depan. Namun kami pastikan tidak ada kolam renang, spa, dan yang lain," papar Umar.

Umar menuturkan, pihak tim teknis akan menekan biaya pembangunan gedung baru DPR. Setjen DPR akan menjamin transparansi penggunaan anggaran saat pembangunan dilanjutkan.

"Proses transparansi akan dijaga selama pelelangan. Kami akan upayakan seefisien mungkin," tandasnya.

(van/fay)